filter_question.csv

total_rating,evaluation_content,query,groundtruth,context,Source,page
5.0,"The context provided is a legal document that explains the term ""Laporan Debitur"" in detail. It mentions that ""Laporan Debitur"" refers to the annual financial report of a debtor, which can be audited or not. The document also provides examples and further explanations about the term. Therefore, the context is clear and relevant to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 32 - Rank 0.9887654781341553 ----
            - 5 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur”
adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau
belum/tidak diaudit.
Ayat (3)
Contoh:
Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari
laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018
disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum
pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi
Debitur (SID) dan SLIK.
Contoh:
Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan
September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan
Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk
bulan data Desember 2018.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Contoh:
Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat
tanggal 12 Juni 2018.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9831358790397644 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.9699435234069824 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”",,4
5.0,"The context provides a clear definition of SLIK OJK, which is a system managed by OJK to support the supervision and information services in the financial sector. The context also mentions the purpose and requirements for becoming a Pelapor (reporter) in relation to SLIK OJK. Therefore, the context is sufficient to answer the question unambiguously.

",Apa itu SLIK OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9753420948982239 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 18 - Rank 0.788856029510498 ----
            - 19 -
d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak
akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.
(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties) serta disesuaikan dengan
kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna
SLIK di internal Pelapor,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi
perubahan.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 31
(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait
pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.6772441864013672 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.",,5
5.0,"The context provides a clear explanation of what LPIP is, which is a lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan. The context directly answers the question without any ambiguity.

",Apa yang dimaksud dengan LPIP?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.915213406085968 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.5256348848342896 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.28548410534858704 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,5
5.0,"The context provides information about the entities that are required to submit a debtor report to OJK. It mentions that the report must be submitted by the head office of the reporting party, and it should include information from the head office and all branches. It also specifies that the report must be submitted to OJK, and there are further details about the content of the report, deadlines, and procedures for new reporting parties. The context also mentions that in case of errors, corrections to the report must be submitted to OJK. Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Siapa saja pihak yang wajib manyampaikan laporan debitur kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9941298961639404 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.9776633977890015 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.9761193990707397 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:",,5
5.0,"The context provides information about the requirements for reporting to the OJK, including the information that the reporter (Pelapor) must provide. The question asks specifically about the information that the Pelapor must provide to the OJK regarding the Debtor (iDeb). The context clearly states that the Pelapor must provide information about the Debtor, the facilities provided, collateral, guarantors, managers and owners, and the financial status of the Debtor. Therefore, the question is answerable with the given context.

",Apa saja informasi debitur atau iDeb yang disampaikan pelapor wajib kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.989733874797821 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.9827570915222168 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9819114804267883 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,6
5.0,"The context provides the necessary information to answer the question. It clearly states the date by which a new reporting entity must submit their first Debitur report to OJK.

",Kapan pelapor baru diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK untuk pertama kalinya?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9982337951660156 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 7 - Rank 0.8975124359130859 ----
            - 8 -
Pasal 7
Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang
telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atas dasar:
a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.
BAB IV
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN
KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 8
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara
bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya
setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada
bulan berikutnya setelah temuan OJK
disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur,
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan
data (database) atau jaringan komunikasi di OJK;
dan/atau
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 47 - Rank 0.8483632206916809 ----
            - 20 -
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 19 Juli 2017.
Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 22 Agustus 2017.
Laporan Debitur secara luring (offline) bulan Juli 2017
dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.
Pasal 39
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007
tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan
OJK ini.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6049",,7
5.0,"The context provides clear information about the permissions and procedures for obtaining credit information. It specifically addresses the question by stating that ""pihak lain"" (other parties) can request credit information from OJK under certain conditions.

",Apakah pihak lain boleh meminta informasi kredit debitur kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.9949066042900085 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9932684302330017 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9886998534202576 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,12
5.0,"The context provides information about the consequences for a reporter who requests and uses Borrower Information without complying with the established regulations. The question asks about the consequences for the reporter who requests and uses Borrower Information without complying with the regulations mentioned in Article 15, paragraph (4). The context clearly states that such a reporter will be subject to a fine of up to 50 million rupiah for each Borrower Information.

",Apa konsekuensi bagi pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 22 - Rank 0.9898626804351807 ----
            - 23 -
rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) per Debitur paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima
oleh OJK.
Pasal 35
Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi
Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.
Pasal 36
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a,
Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2),
Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4),
selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi
administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.9475276470184326 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9119518995285034 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan",,23
5.0,"The context clearly defines what Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is, making it easy to answer the question unambiguously. The definition is provided in the first paragraph of the context.

",Siapa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9966763257980347 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 0 - Rank 0.7192734479904175 ----
            SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk
mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan
sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di
bidang keuangan, khususnya dalam rangka
memperoleh dan menyediakan informasi debitur;
b. bahwa dalam rangka memperlancar proses
penyediaan dana untuk mendorong pembangunan
ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga
jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang
efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya
sistem layanan informasi keuangan yang andal,
komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa
keuangan;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 26 - Rank 0.5915037393569946 ----
            - 27 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 93
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana",,3
5.0,"The context provides a clear definition of Lembaga Jasa Keuangan (LJK) in the sentence ""Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."" This sentence directly answers the question about what LJK means.

",Apa saja yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9890949130058289 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.08393241465091705 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.025302570313215256 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.",,3
5.0,"The context provides a clear definition of ""Bank Umum"" within the given regulation. It states that ""Bank Umum"" refers to a general bank as defined in Law Number 7 Year 1992 on Banking, as amended by Law Number 10 Year 1998 on Amendments to Law Number 7 Year 1992 on Banking, including branches of banks located outside the country; and Bank Umum Syariah and Unit Usaha Syariah as defined in Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking.

",Bagaimana definisi Bank Umum dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9213018417358398 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.018751606345176697 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 40 - Rank 0.018136002123355865 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-7
-
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""sektor jasa keuangan"" adalah
perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan,
dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi
finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada
dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan l,embaga Penjamin Simpanan.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""penampilan"" adalah perbuatan
memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan
pihak-pihak tertentu.
Yang dimaksud
dengan adalah
pemberitahuan sebuah Informasi yang ditujukan kepada
orang banyak dan bersifat umum.
Yang dimaksud dengan ""transfe/ adalah perpindahan,
pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik
secara elektronik maupun nonelektronik dari Pengendali
Data Pribadi kepada pihak lain.
Huruff
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17. .
.
SK No 155242A",,3
5.0,"The context provides a clear definition of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) as it is stated in the text. The definition is straightforward and directly answers the question.

",Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9449487924575806 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.41051506996154785 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.17443440854549408 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.",,3
5.0,"The context provides a detailed explanation of the roles and responsibilities of a 'Pelapor' in the given regulations. The term 'Pelapor' is mentioned multiple times throughout the text, and its meaning is clear within the context. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang dimaksud dengan Pelapor dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.4558708965778351 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.3428184688091278 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.22020553052425385 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:",,4
5.0,"The context provided is a series of rules and regulations regarding the reporting of debtors. The question asks about the regulation concerning the debtor report. The context directly addresses this question, providing information about who reports the debtor, what information should be included, how it should be compiled, and when it should be reported. Therefore, the context is very clear and relevant to the question.

",Bagaimana Laporan Debitur diatur dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9772599935531616 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 47 - Rank 0.9633233547210693 ----
            - 20 -
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 19 Juli 2017.
Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 22 Agustus 2017.
Laporan Debitur secara luring (offline) bulan Juli 2017
dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.
Pasal 39
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007
tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan
OJK ini.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6049
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.7898507118225098 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.",,4
5.0,"The context provides a clear definition of ""Fasilitas Penyediaan Dana"" within the given regulations. It is mentioned in detail in point 11 of the context. Therefore, the question can be answered unambiguously with the provided context.

",Apa yang dimaksud dengan Fasilitas Penyediaan Dana dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 31 - Rank 0.9584660530090332 ----
            - 4 -
Huruf b
Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana, antara
lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana,
jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan
dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku,
dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara
pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui
peradilan.
Penetapan kualitas penyediaan dana mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi masing-masing Pelapor.
Huruf c
Informasi mengenai agunan, antara lain berisi informasi
mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal
penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, jenis
pengikatan agunan.
Huruf d
Informasi mengenai penjamin, antara lain berisi
informasi mengenai nomor identitas atau NPWP
penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, persentase
bagian yang dijamin.
Huruf e
Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan
untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi
informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau
NPWP, jabatan serta pangsa kepemilikan.
Huruf f
Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari
laporan keuangan Debitur, antara lain berisi informasi
mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari
kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau
sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.9583523869514465 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.0027772404719144106 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.",,4
5.0,"The context provides a definition of ""Debitur"" within the given legal document. The definition is clear and can be found in the text. The context also provides further information about the rights and responsibilities of a Debitur.

",Bagaimana definisi Debitur dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.46093401312828064 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.28263017535209656 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.16534198820590973 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,4
5.0,"The context provides a clear explanation of what Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) is. It is described as a system managed by OJK to support the execution of supervision and information services in the financial sector. The context also mentions that SLIK can be used to facilitate the provision of funds, risk management, credit quality assessment, and improving the discipline of the financial industry.

",Apa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9850589036941528 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.9707131385803223 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 29 - Rank 0.8011934757232666 ----
            - 2 -
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan SLIK diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui SLIK.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana”
antara lain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,
pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai”
antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia,
perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang
diperlukan dalam SLIK.
Huruf b
Cukup jelas.",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of the Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), including its role in collecting and processing credit data and other information to produce credit information according to the regulations. The context also mentions that LPIP is an institution or body responsible for managing information related to credit and other data. Therefore, the context clearly defines LPIP and provides enough information to answer the question.

",Siapa yang dimaksud dengan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9784083366394043 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.24870812892913818 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.02976094000041485 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of what should be included in a Debtor Report, specifically mentioning that it should include information from the head office and all branches, should be prepared according to the OJK's guidelines, and should be reported by the head office to the OJK. It also explains the content of the report, the reporting process, and the responsibilities of the employees involved. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Apa yang harus dicakup dalam Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9838709831237793 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.7691228985786438 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 32 - Rank 0.7085939645767212 ----
            - 5 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur”
adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau
belum/tidak diaudit.
Ayat (3)
Contoh:
Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari
laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018
disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum
pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi
Debitur (SID) dan SLIK.
Contoh:
Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan
September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan
Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk
bulan data Desember 2018.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Contoh:
Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat
tanggal 12 Juni 2018.",,6
5.0,"The context provides detailed information on how debtor's financial information should be reported. It mentions the reporting entity, the content of the report, the deadline, and the parties that can request the information. It also explains the process for requesting information and the responsibilities of the reporting entity in handling complaints about inaccurate information.

",Bagaimana informasi keuangan Debitur harus dilaporkan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9936792254447937 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.966229259967804 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.8914721012115479 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,7
5.0,"The context provides clear information about who can request information about a debtor. It lists the entities that can request information, which directly answers the question. The context is detailed and specific, making the answer unambiguous.

",Siapa saja yang dapat meminta Informasi Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9939221143722534 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.9928802847862244 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9787660241127014 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan",,12
5.0,"The context provides clear instructions on what a reporter should do if they experience technical issues while submitting a Debtor Report. It specifically addresses the situation when technical issues prevent the submission of the report online, and it outlines the steps for submitting the report offline. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Apa yang harus dilakukan oleh Pelapor jika mengalami gangguan teknis saat menyampaikan Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.9939053654670715 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 35 - Rank 0.9930301308631897 ----
            - 8 -
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau
mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang
terhubung dengan SLIK.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
daring (online), antara lain gangguan pada jaringan
komunikasi data dan pemadaman listrik.
Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline)”,
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan
menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam
bentuk compact disc atau USB flashdisk.
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain
surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi
data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi
data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal
Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang
menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian
laporan SLIK secara daring (online).
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang
disampaikan secara luring (offline) oleh Pelapor dan diunggah
oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.
Ayat (3)
Contoh:
Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018
secara daring (online) yang disampaikan paling lambat
tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.8253293037414551 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,10
5.0,"The context provides information about the process of handling and resolving complaints regarding inaccuracies in borrower information. It includes details about the time frame for resolving complaints, the possibility of extending the resolution time, the obligation to inform the borrower about the resolution time, and the steps for resolving complaints if the lender cannot resolve them within the given time frame. It also mentions the role of the borrower in resolving complaints through the OJK or Alternative Dispute Resolution Body (LAPS). Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Bagaimana dengan pengaduan Debitur mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 15 - Rank 0.9882886409759521 ----
            - 16 -
berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki
oleh Pelapor dan/atau Debitur.
Pasal 24
(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh
Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur
memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen
Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat
memperpanjang jangka waktu penyelesaian
pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan
pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor
wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan
kepada Debitur secara tertulis.
Pasal 25
Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur
dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui
OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS).
Pasal 26
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9861389994621277 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.9434112310409546 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,15
5.0,"The context provides clear information about the deadline for resolving a debtor's complaint. It states that the complaint should be resolved within 20 working days after the complaint is received. In case of needing further investigation, the deadline can be extended to 20 working days. The context also mentions the obligation to inform the debtor about the deadline. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Bagaimana batas waktu untuk menyelesaikan pengaduan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 15 - Rank 0.994604766368866 ----
            - 16 -
berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki
oleh Pelapor dan/atau Debitur.
Pasal 24
(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh
Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur
memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen
Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat
memperpanjang jangka waktu penyelesaian
pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan
pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor
wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan
kepada Debitur secara tertulis.
Pasal 25
Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur
dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui
OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS).
Pasal 26
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.8627421855926514 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.7181616425514221 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,16
5.0,"The context provides information about the process of correcting a debtor report if an error is found. It includes details on how to correct the report, the responsibilities of the person reporting, and the procedures for maintaining the accuracy and timeliness of the report. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Bagaimana dengan koreksi Laporan Debitur jika ditemukan kesalahan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.949876070022583 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 7 - Rank 0.8457203507423401 ----
            - 8 -
Pasal 7
Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang
telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atas dasar:
a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.
BAB IV
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN
KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 8
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara
bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya
setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada
bulan berikutnya setelah temuan OJK
disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur,
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan
data (database) atau jaringan komunikasi di OJK;
dan/atau
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.7812126874923706 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,16-17
5.0,"The context provides a clear explanation of ""keadaan kahar (force majeure)"" within the given regulations. The explanation is directly quoted from the text, making it easy to understand and answer the question.

","Apa yang dimaksud dengan ""keadaan kahar (force majeure)"" dalam peraturan ini?",,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 36 - Rank 0.9842362403869629 ----
            - 9 -
dari SLIK tersebut melebihi tanggal 15 Februari 2018 maka
Pelapor dinyatakan terlambat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)”
antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik
bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan
gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor,
yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari
daerah setempat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan
oleh Pelapor karena data telah dialihkan kepada pihak
yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban
Pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain karena
secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian
Laporan Debitur.
Contoh:
Pelapor akan melakukan koreksi terkait dengan fasilitas
yang telah dilaporkan lunas maka Pelapor dapat
melakukan pengkinian data Laporan Debitur setelah
menyampaikan permohonan pengkinian data dan
disetujui oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.5935337543487549 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.0034212402533739805 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37
5.0,"The context provides information about the conditions for late submission of the Debtor Report, the consequences of late or non-submission, and the process of submitting the report online. It also includes examples of late and non-submission scenarios. Therefore, it is possible to answer the question unambiguously with the given context.

",Bagaimana dengan keterlambatan dalam penyampaian Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.9918545484542847 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.9834202527999878 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 44 - Rank 0.9614410996437073 ----
            - 17 -
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10
Juli 2018.
Pasal 34
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan
jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018
secara daring (online) dengan jumlah 10 Debitur yang
dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja
yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga
Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 4 x
Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00.
Huruf b
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan",,20
5.0,"The context provides information about the consequences of not submitting a Debt Report on time, including the imposition of a fine. It also explains how the fine is calculated based on the amount of assets. The question asks about the penalty for a reporter who does not submit a Debt Report at all, which is covered in the context. Therefore, the information needed to answer the question is available in the context.

",Bagaimana dengan pengenaan sanksi terhadap Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Debitur sama sekali?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 44 - Rank 0.9954432249069214 ----
            - 17 -
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10
Juli 2018.
Pasal 34
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan
jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018
secara daring (online) dengan jumlah 10 Debitur yang
dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja
yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga
Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 4 x
Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00.
Huruf b
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.9920073747634888 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 43 - Rank 0.9892218112945557 ----
            - 16 -
Angka 2
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16
Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat
menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat)
hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan
Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda
sebesar 4 x Rp100.000,00 = Rp400.000,00.
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018.
Ayat (2)
Huruf a
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi
administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2
berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Angka 1
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Angka 2
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)",,21
5.0,"The context provides information about the roles and responsibilities of employees in the process of providing Debtor Reports, including the duties of employees who can handle complaints, the process of receiving complaints, handling and resolving complaints, and managing the handling and resolution of complaints. It also mentions the roles of employees who can provide Debtor Reports, perform verification, request and receive Debtor Information. Therefore, it is clear that the question can be answered with the given context.

",Siapa yang dapat menjadi pegawai pelaksana dalam penyampaian Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.8988186717033386 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.47882914543151855 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.3683910667896271 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.",,18
5.0,"The context provided explains the term ""prinsip pemisahan tugas (segregation of duties)"" in the regulation. It states that this principle refers to the separation of duties between departments or units that handle the submission of Debtor reports, and the verification of Debtor reports by departments or units that perform the function of resolving Debtor complaints. This information directly answers the question.

","Apa yang dimaksud dengan ""prinsip pemisahan tugas (segregation of duties)"" dalam peraturan ini?",,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 41 - Rank 0.9797667264938354 ----
            - 14 -
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam
rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data”
antara lain pelaksanaan rekam cadang (back-up) data Debitur
setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta
melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan
secara berkala.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties)” antara lain pemisahan tugas antara
satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian
Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan
kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian
pengaduan Debitur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.0054488820023834705 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.005159588996320963 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A",,42
5.0,"The context provides information about the responsibilities and procedures related to reporting and handling debtors' information. It mentions the need for a reporting entity to ensure the security and availability of the report. It also discusses the requirements for handling requests for debtors' information, the prohibition on using such information for purposes other than supporting the provision of financial facilities, managing risk, or assessing the quality of debtors, and the obligation to provide debtors' information upon request. The context also mentions the need for a reporting entity to have policies and procedures for handling complaints about inaccurate debtors' information.

The question asks about the actions that a reporter should take to ensure the security and availability of the debtors' report. The context provides enough information to answer this question unambiguously.

",Apa yang harus dilakukan oleh Pelapor untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.9244862794876099 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.9192781448364258 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.8519783616065979 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,17
5.0,"The context provides information about the sanctions for various violations, including the sanctions for the reporter who violates more than one regulation in this regulation. The question asks about the sanctions for a reporter who violates more than one regulation, which is directly addressed in the context. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided.

",Bagaimana sanksi yang berlaku untuk Pelapor yang melanggar ketentuan lebih dari satu dalam Peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.9240244626998901 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.894203245639801 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 22 - Rank 0.7846329212188721 ----
            - 23 -
rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) per Debitur paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima
oleh OJK.
Pasal 35
Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi
Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.
Pasal 36
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a,
Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2),
Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4),
selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi
administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;",,23
5.0,"The context provides clear instructions on how to submit a report or correction report offline, and specifies the department to which it should be sent based on the location of the company. The question asks for the same information, which is directly provided in the context.

",Saya berada di Jakarta Selatan. Ke mana saya harus menyampaikan laporan debitur secara offline?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.8741417527198792 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 35 - Rank 0.7294105291366577 ----
            - 8 -
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau
mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang
terhubung dengan SLIK.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
daring (online), antara lain gangguan pada jaringan
komunikasi data dan pemadaman listrik.
Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline)”,
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan
menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam
bentuk compact disc atau USB flashdisk.
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain
surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi
data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi
data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal
Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang
menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian
laporan SLIK secara daring (online).
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang
disampaikan secara luring (offline) oleh Pelapor dan diunggah
oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.
Ayat (3)
Contoh:
Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018
secara daring (online) yang disampaikan paling lambat
tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.3457024395465851 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”",,10
5.0,"The context provides a clear explanation of the principle of task separation for employees, which is directly related to the question. The context also includes examples of tasks that are separated, which further clarifies the principle.

",Apa yang dimaksud dengan prinsip pemisahan tugas pada pegawai pelaksana?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 18 - Rank 0.9545342326164246 ----
            - 19 -
d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak
akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.
(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties) serta disesuaikan dengan
kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna
SLIK di internal Pelapor,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi
perubahan.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 31
(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait
pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 41 - Rank 0.8681585192680359 ----
            - 14 -
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam
rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data”
antara lain pelaksanaan rekam cadang (back-up) data Debitur
setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta
melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan
secara berkala.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties)” antara lain pemisahan tugas antara
satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian
Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan
kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian
pengaduan Debitur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.00233216630294919 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,42
5.0,"The context provided is a legal document that defines various terms related to data privacy in Indonesia. It specifically defines ""Data Pribadi"" in detail, which is the term asked about in the question. Therefore, the context is very relevant and provides clear information to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.9862414598464966 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9725760221481323 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.882979691028595 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,2
5.0,"The context provided explains the concept of personal data privacy and the rights of the subject of personal data. It also mentions the types of personal data that can be considered general. The question asks about the information that constitutes general personal data, which is directly addressed in the context. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided in the context.

",Data pribadi yang bersifat umum mencakup informasi apa saja?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9771341681480408 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.5476083159446716 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.5406705737113953 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of the legal framework for processing personal data in Indonesia, including the conditions under which such processing is considered valid. It specifically mentions that valid consent is a basis for processing personal data. The question asks about the validity of valid consent as a basis for processing personal data, which is directly addressed in the context.

",Apakah persetujuan yang sah menjadi dasar pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 10 - Rank 0.9966645836830139 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
(2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampait<an oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melalrukan pedanjian;
c.
pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
.
kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebututran, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.
Pasal 21
(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat
(21 huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib
menyampaikan Informasi mengenai:
a.
legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
b.
tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data
Pribadi;
e. rincian mengenai Informasi yang
f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
C. hak Subjek Data Pribadi.
(2) Dalam . .
.
SK No l552l2A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.6539824604988098 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.4181292653083801 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A",,11
5.0,"The context provides a detailed explanation of various types of consent used in the processing of personal data, including explicit consent, fulfillment of contractual obligations, compliance with legal obligations, protection of vital interests, performance of public duties, and other legitimate interests. The question asks specifically about the type of consent used in the processing of personal data, which is directly addressed in the context.

",Apa jenis persetujuan yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 10 - Rank 0.9632675647735596 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
(2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampait<an oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melalrukan pedanjian;
c.
pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
.
kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebututran, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.
Pasal 21
(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat
(21 huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib
menyampaikan Informasi mengenai:
a.
legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
b.
tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data
Pribadi;
e. rincian mengenai Informasi yang
f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
C. hak Subjek Data Pribadi.
(2) Dalam . .
.
SK No l552l2A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.3999713659286499 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.3765474855899811 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A",,12
5.0,"The context provided discusses various aspects of data privacy, including the importance of obtaining consent for data processing, the consequences of not obtaining valid consent, and the legal implications of processing personal data without consent. The question asks about the consequences of a contract clause that requests personal data processing without valid consent. Given the context, it is clear that the consequences of such a clause would be that it would be considered invalid under the law, as stated in Pasal 23.

",Apa konsekuensi dari klausul perjanjian yang meminta pemrosesan Data Pribadi tanpa persetujuan yang sah?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 11 - Rank 0.9622769355773926 ----
            PRESIEIEN
REPUBLIK INOONESIA
-t2-
(2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib
. memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum
terjadi perubahan Informasi.
Pasa722
(1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan
melalui persetujuan tertulis atau terekam.
(2) Persetqiuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara elektronik atau
nonelektronik.
(3) Persetqjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(4). Dalam hal persetqluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetqjuan
harus memenuhi ketentuan:
a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
b. dibuat dengan forrnat yang dapat dipahami dan
mudah diakses; dan
c. menggunalan bahasa yang sederhana dan jelas.
(5) Persetqjuan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dinyatakan batal demi hukum.
'
Pasal 23
Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan
pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetqjuan
yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
dinyatakan batal demi hukum.
Pasal 24
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetqjuan yang
telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.
25...
Pasal
SK No 155213 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.17930899560451508 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 29 - Rank 0.04703109711408615 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 66
Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsul<an Data Pribadi dengan maksud r.rntuk
diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 68
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi
palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara
paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp6.0OO. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
69...
Pasal
SK No 155350A",,12
5.0,"The context provides all the necessary information to answer the question. It clearly states the responsibilities of the Personal Data Controller regarding the correction and/or updating of inaccuracies or errors in Personal Data, as well as the time frame for processing such requests.

",Apa kewajiban Pengendali Data Pribadi terkait dengan pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan atau ketidakakuratan Data Pribadi dan dalam waktu berapa lama permintaan tersebut harus diproses?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.998878538608551 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9536246657371521 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9518311619758606 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A",,14
5.0,"The context provides a detailed explanation of what constitutes high-risk data processing, which is directly related to the question. The context includes a list of specific activities that are considered to have high potential risk in data processing.

",Apa yang termasuk dalam pemrosesan Data Pribadi dengan potensi risiko tinggi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9969490170478821 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.6401727795600891 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.35895514488220215 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A",,15
5.0,"The context provides information about the responsibilities of a Personal Data Controller in relation to data processing. It mentions that the Personal Data Controller is responsible for protecting personal data, supervising all parties involved in data processing, preventing unauthorized access to personal data, and ensuring the security of personal data. It also mentions the responsibilities of a Personal Data Controller in appointing officials or staff to handle data protection functions. The context also discusses the duties of officials or staff who handle data protection functions, including informing, monitoring compliance, imposing administrative sanctions, assisting law enforcement, cooperating with foreign data protection agencies, evaluating data transfer requirements, and handling complaints and reports about data protection violations. Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Apa kewajiban Pengendali Data Pribadi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9984287619590759 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9712581634521484 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.9098626375198364 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,16
5.0,"The context provides information about the duration for which a Data Controller must delay and limit data processing. Specifically, it mentions that this must be done ""paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam"" (at most 3 times 24 hours) after receiving a request for delay and limitation of data processing. Therefore, the context is clear and relevant to answer the question.

",Dalam waktu berapa lama permitaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9978870749473572 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.924022376537323 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.6883767247200012 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,17
5.0,"The context provides a clear definition of ""Pengendali Data Pribadi"" and also mentions the responsibilities of this entity. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang dimaksud dengan Pengendali Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9767419695854187 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9444761872291565 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8611408472061157 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,2
5.0,"The context provided is a series of articles from a document that outline the rights of a ""Subject of Personal Data"". The question asks about the rights that a ""Subject of Personal Data"" has. The context directly answers this question by listing out the rights in several paragraphs. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided in the context.

",Apa hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.9952552914619446 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 6 - Rank 0.9920211434364319 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONES]A
-7
-
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran
pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan
ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau
menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari
Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai
dengan struktur dan/ atau format yang lazim
digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
(2) Subjek Data Pribadi berhak dan
Data Pribadi tentang dirinya ke
Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem
yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara
aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi
berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data
Pribadi untuk menggunakan dan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan
melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara
elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data
Pribadi.
Pasal 15
(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1O ayat (1), Pasal 11, dan
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
b. kepentingan proses penegakan hukum;
c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan
negara;
d.kepentingan...
SK No 155208 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9871569275856018 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A",,5
5.0,"The context provided discusses the responsibilities of a Data Privacy Controller in protecting personal data, including the need to maintain data confidentiality, monitor data processing activities, prevent unauthorized access, and ensure data security. The question asks how a Data Privacy Controller should maintain the confidentiality of personal data, which is directly addressed in the context. The context provides clear guidelines and responsibilities that directly answer the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9966813921928406 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9808205366134644 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9431195259094238 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,16
5.0,"The context provided is a legal document that discusses the processing of personal data, including its definition, principles, and regulations. The question asks for the meaning of ""processing of personal data,"" which is directly addressed in the context. The context provides a clear and detailed explanation of what processing of personal data entails, making it easy to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.9918680787086487 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9906548857688904 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9450290203094482 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,8
5.0,"The context provided contains information about the responsibilities of a Personal Data Controller (Pengendali Data Pribadi) in case of a failure in Data Privacy Protection. It mentions that the controller must notify the affected individuals and possibly other entities in writing within a certain timeframe, detailing the data involved, when and how the data was exposed, and the controller's handling and recovery efforts. This information directly addresses the question about how a Personal Data Controller should handle a failure in Data Privacy Protection.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani kegagalan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9981693029403687 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.9611750245094299 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9195312857627869 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,19
5.0,"The context provides information about penalties for various violations of the Personal Data Protection Law, including obtaining or collecting someone else's personal data, disclosing someone else's personal data, using someone else's personal data, making false personal data, and more. It also mentions penalties for violating the law, such as imprisonment and fines. The question asks about the penalties for violating the Personal Data Protection Law, which is directly addressed in the context.

",Bagaimana sanksi yang dikenai terhadap pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 29 - Rank 0.7714269161224365 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 66
Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsul<an Data Pribadi dengan maksud r.rntuk
diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 68
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi
palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara
paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp6.0OO. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
69...
Pasal
SK No 155350A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 32 - Rank 0.6877001523971558 ----
            PRESlOEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 73
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L dan
Pdsal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali
Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang
terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi
berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 75
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
SK No 155234A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.3707177937030792 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A",,25
5.0,"The context clearly states that the responsibility for the management of Personal Data Protection is carried out by an institution, which is determined by the President. It also mentions that the institution responsible for the management of Personal Data Protection is accountable to the President. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 25 - Rank 0.9963759779930115 ----
            FRESIDEN
UALIK INDONES
-26-
Ix
BAB
KELEMBAGAAN
Pasal 58
(1) Pemerintah berperan dalam
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.
(3) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
ditetapkan oleh Presiden.
(4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
' (21
bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 59
l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
melaksanakan:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi
Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi
Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan
'
Prosesor Data Fribadi;
b.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan
Data Pribadi;
c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini; dan
d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pasal 60
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
berwenang:
a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
Pelindungan Data Pribadi;
b. melakukan . .
.
SK No 155227 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9408077597618103 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8112104535102844 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,26
5.0,"The context provides information about the role of the community in data privacy protection, specifically mentioning that they can play a role in supporting the implementation of data privacy protection both directly and indirectly. It also mentions that the community can perform their role through education, training, advocacy, specialization, and/or supervision according to the regulations. The question asks how the community can participate in data privacy protection, which is directly answered in the context.

",Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 27 - Rank 0.9901425838470459 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-24-
n melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap
sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat
yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses
terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
o meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam
penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 61
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa6al 60 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 62
(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah
dengan pemerintah negara lain atau Organisasi
Internasional terkait dengan Pelindungan Data
Pribadi.
(2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
prinsip hukum internasional.
BAB xI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63
(1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam mendukung
terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.
(2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan,
pelatihan, advokasi, sssialis4si, dan/ atau pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
...
BABxII
SK No 155229 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.9898249506950378 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 34 - Rank 0.8037130832672119 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJEI,ASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESI,A
NOMOR 27 TAHVN 2022
TET\ITANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
I UMUM
Ferkembangan teknologi informasi dan komurikasi yang melaju dengan
pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi
memunglinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah
sehingga
negara salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai
selrtor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti
peryrelengaraan ele&onic @mmet@ (e-ammere) dalam sektor
perUagangan/bisnis, eledrunic dtution (edtt@lion) daJarla bidang perdidikan,
eledronic hmlth (e-leaftfl dalam bidang kesehatan, ele&onic gouqrunent
(egovenunent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mengakibatkan Data Pribadi seseorang sanga.t mudah untuk dikumpulkan dan
dipindahkan dari sahr pihak ke phak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data
Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
Felindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia
Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi
pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suahr
keharusan yang tidak dapat ditunda lagl karena sanga.t mendesak bagi berbagai
kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut
adanya Felindungan Data Pribadi. Felindungan tersebut dapa.t memperlancar
perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.
Pribadi
Undang-Undang tentang Felindungan Data amanat
dari Pasal2SG ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, ""Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman",,28
5.0,"The context provides a clear explanation of what ""data dan informasi kesehatan"" means. It states that it refers to individual records or notes related to physical, mental health, and/or health services.

",Apa yang dimaksud dengan data dan informasi kesehatan?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 37 - Rank 0.9917809367179871 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-4-
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi
yang apabila dalam pemrosesErnnya dapat mengakibatkan
dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara
lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar
Subjek Data Pribadi.
Hurufb
Crkup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ""data dan informasi kesehatan""
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau
pelayanan kesehatan.
Hurufb
Yang dimaksud dengan ""data biometrilC adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik
perilaku individu yang memungkinkan identilikasi unik
terhadap individu, seperti gambar wajah atau data
daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat
keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus
ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada
rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
Hurufc
odata
Yang dimaksud dengan genetika"" adalah semua data
jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang
diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal
awal.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""catatan kejahatan"" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan
pencantunan dalam daftar pencegahan atau
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff...
SK No 155239A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 34 - Rank 0.018363652750849724 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJEI,ASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESI,A
NOMOR 27 TAHVN 2022
TET\ITANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
I UMUM
Ferkembangan teknologi informasi dan komurikasi yang melaju dengan
pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi
memunglinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah
sehingga
negara salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai
selrtor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti
peryrelengaraan ele&onic @mmet@ (e-ammere) dalam sektor
perUagangan/bisnis, eledrunic dtution (edtt@lion) daJarla bidang perdidikan,
eledronic hmlth (e-leaftfl dalam bidang kesehatan, ele&onic gouqrunent
(egovenunent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mengakibatkan Data Pribadi seseorang sanga.t mudah untuk dikumpulkan dan
dipindahkan dari sahr pihak ke phak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data
Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
Felindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia
Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi
pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suahr
keharusan yang tidak dapat ditunda lagl karena sanga.t mendesak bagi berbagai
kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut
adanya Felindungan Data Pribadi. Felindungan tersebut dapa.t memperlancar
perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.
Pribadi
Undang-Undang tentang Felindungan Data amanat
dari Pasal2SG ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, ""Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.0092621436342597 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A",,38
5.0,"The context provided is a series of Indonesian laws and regulations regarding the handling of personal data. It mentions the responsibilities of a data controller in various aspects such as updating and correcting personal data, providing access to personal data, handling data breaches, and more. The question asks specifically about how a data controller should update and correct personal data. The context directly addresses this issue in Pasal 30, which clearly states the responsibilities of a data controller in updating and correcting personal data. Therefore, the context provides a clear and unambiguous answer to the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus memperbarui dan memperbaiki Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.9979254007339478 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9606173038482666 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.8936271667480469 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,14
5.0,"The context provides a clear definition of ""data biometrik"" in the text. It states that data biometrik refers to data related to physical, physiological, or behavioral characteristics of an individual that allows for unique identification, such as facial images or fingerprint data. This definition directly answers the question.

",Apa yang dimaksud dengan data biometrik?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 37 - Rank 0.976123571395874 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-4-
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi
yang apabila dalam pemrosesErnnya dapat mengakibatkan
dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara
lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar
Subjek Data Pribadi.
Hurufb
Crkup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ""data dan informasi kesehatan""
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau
pelayanan kesehatan.
Hurufb
Yang dimaksud dengan ""data biometrilC adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik
perilaku individu yang memungkinkan identilikasi unik
terhadap individu, seperti gambar wajah atau data
daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat
keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus
ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada
rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
Hurufc
odata
Yang dimaksud dengan genetika"" adalah semua data
jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang
diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal
awal.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""catatan kejahatan"" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan
pencantunan dalam daftar pencegahan atau
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff...
SK No 155239A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.6542491316795349 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.017384426668286324 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A",,38
5.0,"The context provided discusses various aspects of handling personal data, including specific provisions for processing data of minors and individuals with disabilities, the responsibilities of data controllers, and the appointment of officers or staff responsible for data protection. It also mentions the importance of data accuracy, security, and privacy. The question asks about how a data controller should handle the processing of personal data of minors, which is directly addressed in the context.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani pemrosesan Data Pribadi anak?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 12 - Rank 0.993822455406189 ----
            PRESIOEN
REPUBLIK INDONES]A
-13-
Pasal 25
(1) Pemrosesan Data Pribadi anak secara
khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetqjuan dari orang
tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemrosesan Data Pribadi disabilitas
'
diselenggarakan secara khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui komunikasi dengan cara
tertentu sesuai dengan ketentuan
undangan.
(3) Pemrosesalr Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat
persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal2T
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara
hukum, dan transparan.
Pasal 28
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data
Pribadi.
.
Pasal 29
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi,
kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . .
.
SK No l55214A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9630659818649292 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.8250702619552612 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,13
5.0,"The context provided is a series of Indonesian legal provisions related to data privacy, specifically discussing the terms ""limited and specific processing"" of personal data. The context clearly defines what is meant by ""processing data privately in a limited and specific manner,"" which is that personal data must be processed within certain limits according to its purpose, and the purpose of data processing must be clearly, legally, and predetermined at the time of data collection. Therefore, the context provides enough information to answer the question unambiguously.

",Apa yang dimaksud dengan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 43 - Rank 0.9952078461647034 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 10_
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jel,as.
Pasal 26
Cukup jelas.
PasaJ2T
Yang dimaksud dengan ""secara terbatas dan spesifilC adalah
Data Pribadi hanrs terbatas sesuai dengan tujuan
pemrosesannya serta tujuan pernrosesan Data Pribadi harus secara
eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat Data
Pribadi.
Yang dimaksud dengan ""sah secara hukum"" adalah pemrosesan Data
Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-
undangan.
Yang dimaksud dengan ""transparan"" adalah pemrosesan Data Pribadi
dilakukan dengan mema stikan bahwa Subjek Data F?ibadi telah
mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi
tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang
berkaitan dengan penrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses
dan dipahami, dengan menggunalan bahasa yangjelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
33...
Pasal
SK No 155245 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.9874773025512695 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 12 - Rank 0.9856268763542175 ----
            PRESIOEN
REPUBLIK INDONES]A
-13-
Pasal 25
(1) Pemrosesan Data Pribadi anak secara
khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetqjuan dari orang
tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemrosesan Data Pribadi disabilitas
'
diselenggarakan secara khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui komunikasi dengan cara
tertentu sesuai dengan ketentuan
undangan.
(3) Pemrosesalr Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat
persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal2T
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara
hukum, dan transparan.
Pasal 28
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data
Pribadi.
.
Pasal 29
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi,
kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . .
.
SK No l55214A",,44
5.0,"The context provided discusses the responsibilities of a Data Privacy Controller in protecting personal data, including the need to prevent unauthorized access, ensure data security, and conduct impact assessments. The question asks how a Data Privacy Controller should protect personal data from unauthorized access, which is directly addressed in the context. The context provides specific actions and responsibilities that a Data Privacy Controller should follow to protect personal data, such as implementing technical measures, ensuring data security, and conducting impact assessments.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus melindungi Data Pribadi dari akses tidak sah?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.996322751045227 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9791384339332581 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8404521346092224 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,16
5.0,"The context provided explains the concept of impact assessment of Personal Data Protection, which is directly related to the question. The context also mentions the purpose of conducting such an assessment and the conditions under which it is required. Therefore, the information needed to answer the question is available in the context.

",Apa yang dimaksud dengan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9959408044815063 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.835069477558136 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.4298732578754425 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,45
5.0,"The context provided is about the Indonesian Law, specifically detailing the administrative sanctions. It mentions the term ""administrative sanctions"" in the context of data privacy and financial reporting. The context also explains the types of administrative sanctions, including written warnings, temporary cessation of data processing activities, data deletion or destruction, and administrative fines. It further explains the maximum amount of the administrative fine, which is 2% of annual income or annual revenue based on the variable of the violation. Therefore, the context does provide enough information to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 24 - Rank 0.9803287982940674 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2O ayat (l),
'
Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26ayat(31,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1),
Pasal 4O ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47,
Pasal 48 ayat (l), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (l), Pasal 55 ayat (21,
dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai
sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berupa:
a. peringatantertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data
Pribadi;
c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
dan/atau
d.
dendaadministratif.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling
tinggi 2 (dua) persen dari perrdapatan tahunan atau
penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
.
(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif selagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX. .
.
SK No 155226A
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.8039779663085938 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.7873804569244385 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama",,25
5.0,"The context provided contains several relevant sections that can be used to answer the question. Specifically, Pasal 45 states that the Data Controller must inform the Subject of Data about the deletion of personal data. This directly addresses the question about how a Data Controller should handle a Subject's request for data deletion. Therefore, the context is sufficient to answer the question unambiguously.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani permintaan penghapusan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9954628348350525 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 17 - Rank 0.9911370277404785 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESIA
-18-
a.
telah mencapai masa retensi;
b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
(2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(l)
Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi
dalam hal:
a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk
pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan
kembali persetqiuan pemrosesan Data Pribadi;
c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.
Data Pribadi sebagaimana dimaksud
(21
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data
Pribadi dalam hal:
a. telah habis masa retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkarr jadwal retensi arsip;
. b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
hukum suatu perkara; dan/ atau
d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.
(2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 45. .
.
SK No l552l9A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9879668354988098 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A",,18
5.0,"The context provides clear information about the responsibilities of a Data Controller in relation to personal data processing, specifically regarding the handling of a request for revocation of consent by a Data Subject. It mentions that the Data Controller must stop personal data processing when a Data Subject withdraws their consent. It also states that this cessation should occur within 3 days after receiving the request. Therefore, the context directly answers the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9978128671646118 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.98078453540802 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.8469739556312561 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,17
5.0,"The context provides a clear explanation of the term ""pelaksanaan hukum acara"" in the context of resolving a dispute over personal data protection. It refers to the implementation of procedural laws in the resolution of disputes and/or legal proceedings related to personal data protection. The context also mentions the application of procedural laws in the resolution of disputes and/or legal proceedings, which is directly related to the term in question.

",Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum acara dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 28 - Rank 0.998519241809845 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-29-
BAB xII
PEI{YELESAI,AN SENGKETA DAN HUKUM ACARA
Pasal 64
(1) Penyelesaian sengketa Data Pribadi
dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian
sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara; dan
b. alat bukti lain berupa informasi elelrtronik
dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi,
proses persidangan dilakukan secara tertutup.
BAB XIII
I,ARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI
Pasal 65
(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan miliknya dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
Data Pribadi yang bukan miliknya.
Pasal 66. .
.
SK No 155230A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 25 - Rank 0.9372963905334473 ----
            FRESIDEN
UALIK INDONES
-26-
Ix
BAB
KELEMBAGAAN
Pasal 58
(1) Pemerintah berperan dalam
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.
(3) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
ditetapkan oleh Presiden.
(4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
' (21
bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 59
l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
melaksanakan:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi
Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi
Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan
'
Prosesor Data Fribadi;
b.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan
Data Pribadi;
c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini; dan
d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pasal 60
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
berwenang:
a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
Pelindungan Data Pribadi;
b. melakukan . .
.
SK No 155227 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.570274293422699 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A",,29
5.0,"The context provided explains the concept of ""Pelindungan Data Pribadi"" and its failure in detail. It also mentions the term ""kegagalan Pelindungan Data Pribadi"" in the context of the question. Therefore, it is clear and unambiguous how to answer the question with the given context.

",Apa yang dimaksud dengan kegagalan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 45 - Rank 0.9940786361694336 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
-t2-
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ""memusnahkan' adalah tindakan
untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan
Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk
mengidentilikasi Subjek Data Pribadi.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup je1as.
Pasal 46
Ayat (1)
okegagalan
Yang dimaksud dengan Pelindungan Data Pribadi""
adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi,
termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun
tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan,
perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah
terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
Ayat (21
Cukup.jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""dalam hal tertentu"" antara lain jika
kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan
publik dan/ atau berdampak serius terhadap kepentingan
masyarakat.
Pasal 47
Cukup jelas.
48...
Pasal
SK No 155247 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 0 - Rank 0.4932684898376465 ----
            SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu
hak asasi manusia yang merupakan bagian dari
pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan
hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk
menjamin hak warga negara atas pelindungan diri
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas
pentingnya pelindungan data pribadi;
c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka
untuk meningkatkan efektivitas daLam peLaksanaan
pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan
mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu
.
undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data
Pribadi;
Mengingat Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H
ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan
SK No 016999A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.37811771035194397 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,46
5.0,"The context provides a detailed explanation of the term ""asas pelindungan"" within the given legal document. It is clear that the term refers to the protection of personal data and the rights of the data subject. The context also explains the various aspects of protection, such as the rights of the individual, the importance of data protection for the public interest, and the need for a balance between individual rights and public interest. Therefore, the context provides enough information to answer the question unambiguously.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" dalam konteks Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.9705454707145691 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.5527141094207764 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 0 - Rank 0.3928631842136383 ----
            SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu
hak asasi manusia yang merupakan bagian dari
pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan
hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk
menjamin hak warga negara atas pelindungan diri
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas
pentingnya pelindungan data pribadi;
c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka
untuk meningkatkan efektivitas daLam peLaksanaan
pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan
mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu
.
undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data
Pribadi;
Mengingat Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H
ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan
SK No 016999A",,36
5.0,"The context provides a detailed explanation of the term ""asas kepastian hukum"" within the given legal document. It clearly states that ""asas kepastian hukum"" refers to the legal foundation for processing personal data to ensure the protection of personal data and everything that supports it, obtaining legal recognition both domestically and internationally.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" dalam Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.9451155066490173 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 3 - Rank 0.6944653391838074 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b.
di luar rvilayah hukum Negara Republik Indonesia,
yang memiliki akibat hukum:
1.
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
dan/atau
2. bag Subjek Data Pribadi warga negara
Indonesia di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan
Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan
pribadi atau rumah tangga.
BAB II
ASAS
Pasal 3
Undang-Undang ini berasaskan
:
a.
b.
kepastian hukum;
c.
kepentingan umum;
d.
kemanfaatan;
e.
kehati-hatian;
f.
keseimbangan;
g.
pertanggungjawaban; dan
h.
kerahasiaan.
BAB III
JENIS DATA PRIBADI
Pasal 4
(l)
Data Pribadi terdiri atas:
a.
Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.
Data Pribadi yang bersifat umum.
(2lData...
SK No 155205 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.009665482677519321 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37
5.0,"The context provides a clear explanation of what ""asas kepentingan umum"" means within the given legal document. The explanation is directly quoted in the text, making it easy to answer the question unambiguously.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" dalam Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.9417096376419067 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 3 - Rank 0.6433555483818054 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b.
di luar rvilayah hukum Negara Republik Indonesia,
yang memiliki akibat hukum:
1.
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
dan/atau
2. bag Subjek Data Pribadi warga negara
Indonesia di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan
Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan
pribadi atau rumah tangga.
BAB II
ASAS
Pasal 3
Undang-Undang ini berasaskan
:
a.
b.
kepastian hukum;
c.
kepentingan umum;
d.
kemanfaatan;
e.
kehati-hatian;
f.
keseimbangan;
g.
pertanggungjawaban; dan
h.
kerahasiaan.
BAB III
JENIS DATA PRIBADI
Pasal 4
(l)
Data Pribadi terdiri atas:
a.
Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.
Data Pribadi yang bersifat umum.
(2lData...
SK No 155205 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.012954811565577984 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37
5.0,"The context provided is a legal document that explains the term ""Laporan Debitur"" in detail. It mentions that ""Laporan Debitur"" refers to the annual financial report of a debtor, which can be audited or not. The document also provides examples and further explanations about the term. Therefore, the context is clear and relevant to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 32 - Rank 0.9887654781341553 ----
            - 5 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur”
adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau
belum/tidak diaudit.
Ayat (3)
Contoh:
Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari
laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018
disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum
pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi
Debitur (SID) dan SLIK.
Contoh:
Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan
September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan
Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk
bulan data Desember 2018.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Contoh:
Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat
tanggal 12 Juni 2018.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9831358790397644 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.9699435234069824 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”",,4
5.0,"The context provides a clear definition of SLIK OJK, which is a system managed by OJK to support the supervision and information services in the financial sector. The context also mentions the purpose and requirements for becoming a Pelapor (reporter) in relation to SLIK OJK. Therefore, the context is sufficient to answer the question unambiguously.

",Apa itu SLIK OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9753420948982239 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 18 - Rank 0.788856029510498 ----
            - 19 -
d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak
akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.
(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties) serta disesuaikan dengan
kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna
SLIK di internal Pelapor,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi
perubahan.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 31
(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait
pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.6772441864013672 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.",,5
5.0,"The context provides a clear explanation of what LPIP is, which is a lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan. The context directly answers the question without any ambiguity.

",Apa yang dimaksud dengan LPIP?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.915213406085968 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.5256348848342896 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.28548410534858704 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,5
5.0,"The context provides information about the entities that are required to submit a debtor report to OJK. It mentions that the report must be submitted by the head office of the reporting party, and it should include information from the head office and all branches. It also specifies that the report must be submitted to OJK, and there are further details about the content of the report, deadlines, and procedures for new reporting parties. The context also mentions that in case of errors, corrections to the report must be submitted to OJK. Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Siapa saja pihak yang wajib manyampaikan laporan debitur kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9941298961639404 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.9776633977890015 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.9761193990707397 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:",,5
5.0,"The context provides information about the requirements for reporting to the OJK, including the information that the reporter (Pelapor) must provide. The question asks specifically about the information that the Pelapor must provide to the OJK regarding the Debtor (iDeb). The context clearly states that the Pelapor must provide information about the Debtor, the facilities provided, collateral, guarantors, managers and owners, and the financial status of the Debtor. Therefore, the question is answerable with the given context.

",Apa saja informasi debitur atau iDeb yang disampaikan pelapor wajib kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.989733874797821 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 5 - Rank 0.9827570915222168 ----
            - 6 -
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor
setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam
pelaporan dan permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam
uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Surat Edaran OJK.
BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 4
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada
OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat
waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9819114804267883 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,6
5.0,"The context provides the necessary information to answer the question. It clearly states the date by which a new reporting entity must submit their first Debitur report to OJK.

",Kapan pelapor baru diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK untuk pertama kalinya?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9982337951660156 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 7 - Rank 0.8975124359130859 ----
            - 8 -
Pasal 7
Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang
telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atas dasar:
a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.
BAB IV
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN
KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 8
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara
bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya
setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada
bulan berikutnya setelah temuan OJK
disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur,
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan
data (database) atau jaringan komunikasi di OJK;
dan/atau
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 47 - Rank 0.8483632206916809 ----
            - 20 -
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 19 Juli 2017.
Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 22 Agustus 2017.
Laporan Debitur secara luring (offline) bulan Juli 2017
dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.
Pasal 39
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007
tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan
OJK ini.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6049",,7
5.0,"The context provides clear information about the permissions and procedures for obtaining credit information. It specifically addresses the question by stating that ""pihak lain"" (other parties) can request credit information from OJK under certain conditions.

",Apakah pihak lain boleh meminta informasi kredit debitur kepada OJK?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.9949066042900085 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9932684302330017 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9886998534202576 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,12
5.0,"The context provides information about the consequences for a reporter who requests and uses Borrower Information without complying with the established regulations. The question asks about the consequences for the reporter who requests and uses Borrower Information without complying with the regulations mentioned in Article 15, paragraph (4). The context clearly states that such a reporter will be subject to a fine of up to 50 million rupiah for each Borrower Information.

",Apa konsekuensi bagi pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 22 - Rank 0.9898626804351807 ----
            - 23 -
rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) per Debitur paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima
oleh OJK.
Pasal 35
Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi
Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.
Pasal 36
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a,
Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2),
Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4),
selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi
administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.9475276470184326 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9119518995285034 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan",,23
5.0,"The context clearly defines what Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is, making it easy to answer the question unambiguously. The definition is provided in the first paragraph of the context.

",Siapa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9966763257980347 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 0 - Rank 0.7192734479904175 ----
            SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk
mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan
sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di
bidang keuangan, khususnya dalam rangka
memperoleh dan menyediakan informasi debitur;
b. bahwa dalam rangka memperlancar proses
penyediaan dana untuk mendorong pembangunan
ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga
jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang
efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya
sistem layanan informasi keuangan yang andal,
komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa
keuangan;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 26 - Rank 0.5915037393569946 ----
            - 27 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 93
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana",,3
5.0,"The context provides a clear definition of Lembaga Jasa Keuangan (LJK) in the sentence ""Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."" This sentence directly answers the question about what LJK means.

",Apa saja yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9890949130058289 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.08393241465091705 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.025302570313215256 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.",,3
5.0,"The context provides a clear definition of ""Bank Umum"" within the given regulation. It states that ""Bank Umum"" refers to a general bank as defined in Law Number 7 Year 1992 on Banking, as amended by Law Number 10 Year 1998 on Amendments to Law Number 7 Year 1992 on Banking, including branches of banks located outside the country; and Bank Umum Syariah and Unit Usaha Syariah as defined in Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking.

",Bagaimana definisi Bank Umum dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9213018417358398 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.018751606345176697 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 40 - Rank 0.018136002123355865 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-7
-
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""sektor jasa keuangan"" adalah
perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan,
dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi
finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada
dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan l,embaga Penjamin Simpanan.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""penampilan"" adalah perbuatan
memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan
pihak-pihak tertentu.
Yang dimaksud
dengan adalah
pemberitahuan sebuah Informasi yang ditujukan kepada
orang banyak dan bersifat umum.
Yang dimaksud dengan ""transfe/ adalah perpindahan,
pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik
secara elektronik maupun nonelektronik dari Pengendali
Data Pribadi kepada pihak lain.
Huruff
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17. .
.
SK No 155242A",,3
5.0,"The context provides a clear definition of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) as it is stated in the text. The definition is straightforward and directly answers the question.

",Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 2 - Rank 0.9449487924575806 ----
            - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, termasuk kantor
cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri;
b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.41051506996154785 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.17443440854549408 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.",,3
5.0,"The context provides a detailed explanation of the roles and responsibilities of a 'Pelapor' in the given regulations. The term 'Pelapor' is mentioned multiple times throughout the text, and its meaning is clear within the context. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang dimaksud dengan Pelapor dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.4558708965778351 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.3428184688091278 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.22020553052425385 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:",,4
5.0,"The context provided is a series of rules and regulations regarding the reporting of debtors. The question asks about the regulation concerning the debtor report. The context directly addresses this question, providing information about who reports the debtor, what information should be included, how it should be compiled, and when it should be reported. Therefore, the context is very clear and relevant to the question.

",Bagaimana Laporan Debitur diatur dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9772599935531616 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 47 - Rank 0.9633233547210693 ----
            - 20 -
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 19 Juli 2017.
Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat
tanggal 22 Agustus 2017.
Laporan Debitur secara luring (offline) bulan Juli 2017
dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.
Pasal 39
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007
tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan
OJK ini.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6049
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.7898507118225098 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.",,4
5.0,"The context provides a clear definition of ""Fasilitas Penyediaan Dana"" within the given regulations. It is mentioned in detail in point 11 of the context. Therefore, the question can be answered unambiguously with the provided context.

",Apa yang dimaksud dengan Fasilitas Penyediaan Dana dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 31 - Rank 0.9584660530090332 ----
            - 4 -
Huruf b
Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana, antara
lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana,
jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan
dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku,
dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara
pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui
peradilan.
Penetapan kualitas penyediaan dana mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi masing-masing Pelapor.
Huruf c
Informasi mengenai agunan, antara lain berisi informasi
mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal
penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, jenis
pengikatan agunan.
Huruf d
Informasi mengenai penjamin, antara lain berisi
informasi mengenai nomor identitas atau NPWP
penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, persentase
bagian yang dijamin.
Huruf e
Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan
untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi
informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau
NPWP, jabatan serta pangsa kepemilikan.
Huruf f
Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari
laporan keuangan Debitur, antara lain berisi informasi
mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari
kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau
sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 3 - Rank 0.9583523869514465 ----
            - 4 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui sistem layanan
informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau
pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari
Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan
dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata
cara dan bentuk laporan serta media laporan yang
ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana
oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau
pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening
administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat
dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan
prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur,
Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan
informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan
Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.0027772404719144106 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.",,4
5.0,"The context provides a definition of ""Debitur"" within the given legal document. The definition is clear and can be found in the text. The context also provides further information about the rights and responsibilities of a Debitur.

",Bagaimana definisi Debitur dalam peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.46093401312828064 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 1 - Rank 0.28263017535209656 ----
            - 2 -
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan
informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan
terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan
implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan
informasi tentang debitur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.16534198820590973 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,4
5.0,"The context provides a clear explanation of what Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) is. It is described as a system managed by OJK to support the execution of supervision and information services in the financial sector. The context also mentions that SLIK can be used to facilitate the provision of funds, risk management, credit quality assessment, and improving the discipline of the financial industry.

",Apa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9850589036941528 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.9707131385803223 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 29 - Rank 0.8011934757232666 ----
            - 2 -
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan SLIK diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan
permintaan informasi debitur melalui SLIK.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana”
antara lain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,
pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai”
antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia,
perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang
diperlukan dalam SLIK.
Huruf b
Cukup jelas.",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of the Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), including its role in collecting and processing credit data and other information to produce credit information according to the regulations. The context also mentions that LPIP is an institution or body responsible for managing information related to credit and other data. Therefore, the context clearly defines LPIP and provides enough information to answer the question.

",Siapa yang dimaksud dengan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 4 - Rank 0.9784083366394043 ----
            - 5 -
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya
disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola
oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas
pengawasan dan layanan informasi di bidang
keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang
selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau
badan yang menghimpun dan mengolah data kredit
dan data lain untuk menghasilkan informasi
perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang LPIP.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
a. Bank Umum;
b. BPR;
c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana; dan
e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang
memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali
lembaga keuangan mikro.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 3
(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan
layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi
Pelapor dengan mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki infrastruktur yang memadai;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.24870812892913818 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 28 - Rank 0.02976094000041485 ----
            PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /POJK.03/2017
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN
I. UMUM
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah
satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung
dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana
pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang
dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah
sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan
dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan
meningkatkan disiplin industri keuangan.",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of what should be included in a Debtor Report, specifically mentioning that it should include information from the head office and all branches, should be prepared according to the OJK's guidelines, and should be reported by the head office to the OJK. It also explains the content of the report, the reporting process, and the responsibilities of the employees involved. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Apa yang harus dicakup dalam Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9838709831237793 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.7691228985786438 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 32 - Rank 0.7085939645767212 ----
            - 5 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur”
adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau
belum/tidak diaudit.
Ayat (3)
Contoh:
Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari
laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018
disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum
pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi
Debitur (SID) dan SLIK.
Contoh:
Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan
September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan
Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk
bulan data Desember 2018.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Contoh:
Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat
tanggal 12 Juni 2018.",,6
5.0,"The context provides detailed information on how debtor's financial information should be reported. It mentions the reporting entity, the content of the report, the deadline, and the parties that can request the information. It also explains the process for requesting information and the responsibilities of the reporting entity in handling complaints about inaccurate information.

",Bagaimana informasi keuangan Debitur harus dilaporkan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.9936792254447937 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.966229259967804 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.8914721012115479 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,7
5.0,"The context provides clear information about who can request information about a debtor. It lists the entities that can request information, which directly answers the question. The context is detailed and specific, making the answer unambiguous.

",Siapa saja yang dapat meminta Informasi Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.9939221143722534 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 13 - Rank 0.9928802847862244 ----
            - 14 -
(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan
secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.
Pasal 18
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama
Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada
Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan
langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak
yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 19
LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.
Pasal 20
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur
kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota
kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara:
a. rutin; dan/atau
b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9787660241127014 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan",,12
5.0,"The context provides clear instructions on what a reporter should do if they experience technical issues while submitting a Debtor Report. It specifically addresses the situation when technical issues prevent the submission of the report online, and it outlines the steps for submitting the report offline. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Apa yang harus dilakukan oleh Pelapor jika mengalami gangguan teknis saat menyampaikan Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.9939053654670715 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 35 - Rank 0.9930301308631897 ----
            - 8 -
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau
mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang
terhubung dengan SLIK.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
daring (online), antara lain gangguan pada jaringan
komunikasi data dan pemadaman listrik.
Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline)”,
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan
menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam
bentuk compact disc atau USB flashdisk.
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain
surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi
data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi
data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal
Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang
menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian
laporan SLIK secara daring (online).
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang
disampaikan secara luring (offline) oleh Pelapor dan diunggah
oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.
Ayat (3)
Contoh:
Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018
secara daring (online) yang disampaikan paling lambat
tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.8253293037414551 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,10
5.0,"The context provides information about the process of handling and resolving complaints regarding inaccuracies in borrower information. It includes details about the time frame for resolving complaints, the possibility of extending the resolution time, the obligation to inform the borrower about the resolution time, and the steps for resolving complaints if the lender cannot resolve them within the given time frame. It also mentions the role of the borrower in resolving complaints through the OJK or Alternative Dispute Resolution Body (LAPS). Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Bagaimana dengan pengaduan Debitur mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 15 - Rank 0.9882886409759521 ----
            - 16 -
berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki
oleh Pelapor dan/atau Debitur.
Pasal 24
(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh
Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur
memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen
Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat
memperpanjang jangka waktu penyelesaian
pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan
pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor
wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan
kepada Debitur secara tertulis.
Pasal 25
Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur
dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui
OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS).
Pasal 26
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 14 - Rank 0.9861389994621277 ----
            - 15 -
dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota
kesepahaman antara OJK dan pihak lain.
(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara
insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. permohonan Informasi Debitur disampaikan
secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang
memiliki kewenangan, dengan menyampaikan
peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
b. pemohon menyatakan bertanggung jawab
terhadap segala akibat yang timbul berkaitan
dengan penggunaan Informasi Debitur.
Pasal 21
Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab
terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan
dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Peraturan OJK ini.
BAB VIII
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 22
Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan
penelitian atas permasalahan yang diadukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.9434112310409546 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;",,15
5.0,"The context provides clear information about the deadline for resolving a debtor's complaint. It states that the complaint should be resolved within 20 working days after the complaint is received. In case of needing further investigation, the deadline can be extended to 20 working days. The context also mentions the obligation to inform the debtor about the deadline. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Bagaimana batas waktu untuk menyelesaikan pengaduan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 15 - Rank 0.994604766368866 ----
            - 16 -
berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki
oleh Pelapor dan/atau Debitur.
Pasal 24
(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh
Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur
memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen
Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat
memperpanjang jangka waktu penyelesaian
pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan
pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor
wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan
kepada Debitur secara tertulis.
Pasal 25
Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan
mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur
dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui
OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS).
Pasal 26
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.8627421855926514 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.7181616425514221 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,16
5.0,"The context provides information about the process of correcting a debtor report if an error is found. It includes details on how to correct the report, the responsibilities of the person reporting, and the procedures for maintaining the accuracy and timeliness of the report. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Bagaimana dengan koreksi Laporan Debitur jika ditemukan kesalahan?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 16 - Rank 0.949876070022583 ----
            - 17 -
disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor
menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.
(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi
atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN
INFORMASI DEBITUR
Pasal 27
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada
OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan
dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan
kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan
ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan
atau keadaan kahar (force majeure) untuk memastikan
kesinambungan penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta
wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
ditunjuk.
Pasal 28
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur
yang paling sedikit mencakup:
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 7 - Rank 0.8457203507423401 ----
            - 8 -
Pasal 7
Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang
telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atas dasar:
a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.
BAB IV
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN
KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 8
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara
bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya
setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada
bulan berikutnya setelah temuan OJK
disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur,
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya
penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan
data (database) atau jaringan komunikasi di OJK;
dan/atau
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.7812126874923706 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.",,16-17
5.0,"The context provides a clear explanation of ""keadaan kahar (force majeure)"" within the given regulations. The explanation is directly quoted from the text, making it easy to understand and answer the question.

","Apa yang dimaksud dengan ""keadaan kahar (force majeure)"" dalam peraturan ini?",,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 36 - Rank 0.9842362403869629 ----
            - 9 -
dari SLIK tersebut melebihi tanggal 15 Februari 2018 maka
Pelapor dinyatakan terlambat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)”
antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik
bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan
gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor,
yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari
daerah setempat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan
oleh Pelapor karena data telah dialihkan kepada pihak
yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban
Pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain karena
secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian
Laporan Debitur.
Contoh:
Pelapor akan melakukan koreksi terkait dengan fasilitas
yang telah dilaporkan lunas maka Pelapor dapat
melakukan pengkinian data Laporan Debitur setelah
menyampaikan permohonan pengkinian data dan
disetujui oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.5935337543487549 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.0034212402533739805 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37
5.0,"The context provides information about the conditions for late submission of the Debtor Report, the consequences of late or non-submission, and the process of submitting the report online. It also includes examples of late and non-submission scenarios. Therefore, it is possible to answer the question unambiguously with the given context.

",Bagaimana dengan keterlambatan dalam penyampaian Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 8 - Rank 0.9918545484542847 ----
            - 9 -
b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada
periode penyampaian Laporan Debitur.
(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada
tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan
Debitur diterima oleh OJK.
Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan
Debitur.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
Debitur apabila sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
menyampaikan Laporan Debitur.
(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan
Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.
(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi
Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang
disebabkan karena program peningkatan kualitas data
yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI
LAPORAN DEBITUR
Pasal 10
(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring
(online) melalui SLIK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.9834202527999878 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 44 - Rank 0.9614410996437073 ----
            - 17 -
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10
Juli 2018.
Pasal 34
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan
jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018
secara daring (online) dengan jumlah 10 Debitur yang
dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja
yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga
Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 4 x
Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00.
Huruf b
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan",,20
5.0,"The context provides information about the consequences of not submitting a Debt Report on time, including the imposition of a fine. It also explains how the fine is calculated based on the amount of assets. The question asks about the penalty for a reporter who does not submit a Debt Report at all, which is covered in the context. Therefore, the information needed to answer the question is available in the context.

",Bagaimana dengan pengenaan sanksi terhadap Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Debitur sama sekali?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 44 - Rank 0.9954432249069214 ----
            - 17 -
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10
Juli 2018.
Pasal 34
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan
jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018
secara daring (online) dengan jumlah 10 Debitur yang
dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja
yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga
Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 4 x
Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00.
Huruf b
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.9920073747634888 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 43 - Rank 0.9892218112945557 ----
            - 16 -
Angka 2
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
menyampaikan Laporan Debitur bulan
Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16
Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat
menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat)
hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan
Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda
sebesar 4 x Rp100.000,00 = Rp400.000,00.
Huruf b
Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1
dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda juga dikenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari
tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018.
Ayat (2)
Huruf a
Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi
administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2
berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.
Angka 1
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan
Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan
Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor
dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
dan dikenakan sanksi berupa denda
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Angka 2
Contoh:
Apabila Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)",,21
5.0,"The context provides information about the roles and responsibilities of employees in the process of providing Debtor Reports, including the duties of employees who can handle complaints, the process of receiving complaints, handling and resolving complaints, and managing the handling and resolution of complaints. It also mentions the roles of employees who can provide Debtor Reports, perform verification, request and receive Debtor Information. Therefore, it is clear that the question can be answered with the given context.

",Siapa yang dapat menjadi pegawai pelaksana dalam penyampaian Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.8988186717033386 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.47882914543151855 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 6 - Rank 0.3683910667896271 ----
            - 7 -
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor
kepada OJK.
(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor
dan seluruh kantor cabang.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan
dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak
yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1
(satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih
dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas
Penyediaan Dana paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan Debitur terkini.
(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan
Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun
berikutnya.
Pasal 6
Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk
pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada
bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor
oleh OJK.",,18
5.0,"The context provided explains the term ""prinsip pemisahan tugas (segregation of duties)"" in the regulation. It states that this principle refers to the separation of duties between departments or units that handle the submission of Debtor reports, and the verification of Debtor reports by departments or units that perform the function of resolving Debtor complaints. This information directly answers the question.

","Apa yang dimaksud dengan ""prinsip pemisahan tugas (segregation of duties)"" dalam peraturan ini?",,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 41 - Rank 0.9797667264938354 ----
            - 14 -
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam
rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data”
antara lain pelaksanaan rekam cadang (back-up) data Debitur
setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta
melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan
secara berkala.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties)” antara lain pemisahan tugas antara
satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian
Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan
kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian
pengaduan Debitur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.0054488820023834705 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.005159588996320963 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A",,42
5.0,"The context provides information about the responsibilities and procedures related to reporting and handling debtors' information. It mentions the need for a reporting entity to ensure the security and availability of the report. It also discusses the requirements for handling requests for debtors' information, the prohibition on using such information for purposes other than supporting the provision of financial facilities, managing risk, or assessing the quality of debtors, and the obligation to provide debtors' information upon request. The context also mentions the need for a reporting entity to have policies and procedures for handling complaints about inaccurate debtors' information.

The question asks about the actions that a reporter should take to ensure the security and availability of the debtors' report. The context provides enough information to answer this question unambiguously.

",Apa yang harus dilakukan oleh Pelapor untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data Laporan Debitur?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 12 - Rank 0.9244862794876099 ----
            - 13 -
melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang
Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan
Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh
Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
a. tanggal permintaan;
b. nomor identitas Debitur;
c. nama Debitur;
d. peruntukan Informasi Debitur; dan
e. pegawai yang mengajukan permintaan dan
menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang
diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan Pelapor selain dalam rangka:
a. mendukung kelancaran proses pemberian
Fasilitas Penyediaan Dana;
b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka
pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang
berwenang.
Pasal 16
(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas
permintaan Debitur kepada Pelapor.
(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas
permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas
Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur
atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur
atau calon Debitur.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 17 - Rank 0.9192781448364258 ----
            - 18 -
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi
akses untuk mengajukan permintaan dan menerima
Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi
Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi
Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi
Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.
Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai
ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang
menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian
pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian
pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian
pengaduan.
BAB X
PEGAWAI PELAKSANA
Pasal 30
(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau
pejabat yang mencakup fungsi untuk:
a. menyampaikan Laporan Debitur;
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi
Debitur;
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 11 - Rank 0.8519783616065979 ----
            - 12 -
BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR
Pasal 13
Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai
penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke
dalam SLIK.
Pasal 14
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
a. Pelapor;
b. Debitur;
c. LPIP; dan
d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. identitas Debitur;
b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
d. agunan;
e. penjamin;
f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi
Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
OJK.
Pasal 15
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta
Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (online)
melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (online)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan",,17
5.0,"The context provides information about the sanctions for various violations, including the sanctions for the reporter who violates more than one regulation in this regulation. The question asks about the sanctions for a reporter who violates more than one regulation, which is directly addressed in the context. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided.

",Bagaimana sanksi yang berlaku untuk Pelapor yang melanggar ketentuan lebih dari satu dalam Peraturan ini?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.9240244626998901 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.894203245639801 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 22 - Rank 0.7846329212188721 ----
            - 23 -
rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) per Debitur paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) per Debitur paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
bulan Laporan Debitur dan paling lama
keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima
oleh OJK.
Pasal 35
Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi
Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.
Pasal 36
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a,
Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2),
Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4),
selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi
administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;",,23
5.0,"The context provides clear instructions on how to submit a report or correction report offline, and specifies the department to which it should be sent based on the location of the company. The question asks for the same information, which is directly provided in the context.

",Saya berada di Jakarta Selatan. Ke mana saya harus menyampaikan laporan debitur secara offline?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 9 - Rank 0.8741417527198792 ----
            - 10 -
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam
menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring
(offline) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas
akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan
tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) apabila penyampaian laporan
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (force majeure)
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara daring (online) dan secara luring (offline) sampai
dengan batas akhir periode penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur,
memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk
memperoleh penundaan batas waktu penyampaian
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan
kepada:
a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat,
bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
Provinsi Banten.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 35 - Rank 0.7294105291366577 ----
            - 8 -
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau
mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang
terhubung dengan SLIK.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
daring (online), antara lain gangguan pada jaringan
komunikasi data dan pemadaman listrik.
Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (offline)”,
adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan
menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam
bentuk compact disc atau USB flashdisk.
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain
surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi
data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi
data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal
Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang
menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian
laporan SLIK secara daring (online).
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang
disampaikan secara luring (offline) oleh Pelapor dan diunggah
oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.
Ayat (3)
Contoh:
Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018
secara daring (online) yang disampaikan paling lambat
tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara
luring (offline) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 34 - Rank 0.3457024395465851 ----
            - 7 -
Ayat (5)
Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda
terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur
dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun
secara luring (offline).
Pasal 9
Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan
Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan
Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018
sampai dengan 30 Juni 2018.
Ayat (2)
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur
bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan
Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur
melampaui tanggal 30 Juni 2018.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh 1:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan
Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.
Contoh 2:
Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada
tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (online)”",,10
5.0,"The context provides a clear explanation of the principle of task separation for employees, which is directly related to the question. The context also includes examples of tasks that are separated, which further clarifies the principle.

",Apa yang dimaksud dengan prinsip pemisahan tugas pada pegawai pelaksana?,,"
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 18 - Rank 0.9545342326164246 ----
            - 19 -
d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak
akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.
(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties) serta disesuaikan dengan
kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana
dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna
SLIK di internal Pelapor,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi
perubahan.
BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 31
(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung
dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait
pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara
langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung
terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 41 - Rank 0.8681585192680359 ----
            - 14 -
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam
rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data”
antara lain pelaksanaan rekam cadang (back-up) data Debitur
setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta
melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan
secara berkala.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas
(segregation of duties)” antara lain pemisahan tugas antara
satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian
Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan
kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian
pengaduan Debitur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.00233216630294919 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,42
5.0,"The context provided is a legal document that defines various terms related to data privacy in Indonesia. It specifically defines ""Data Pribadi"" in detail, which is the term asked about in the question. Therefore, the context is very relevant and provides clear information to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.9862414598464966 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9725760221481323 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.882979691028595 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,2
5.0,"The context provided explains the concept of personal data privacy and the rights of the subject of personal data. It also mentions the types of personal data that can be considered general. The question asks about the information that constitutes general personal data, which is directly addressed in the context. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided in the context.

",Data pribadi yang bersifat umum mencakup informasi apa saja?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9771341681480408 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.5476083159446716 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.5406705737113953 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A",,5
5.0,"The context provides a detailed explanation of the legal framework for processing personal data in Indonesia, including the conditions under which such processing is considered valid. It specifically mentions that valid consent is a basis for processing personal data. The question asks about the validity of valid consent as a basis for processing personal data, which is directly addressed in the context.

",Apakah persetujuan yang sah menjadi dasar pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 10 - Rank 0.9966645836830139 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
(2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampait<an oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melalrukan pedanjian;
c.
pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
.
kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebututran, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.
Pasal 21
(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat
(21 huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib
menyampaikan Informasi mengenai:
a.
legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
b.
tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data
Pribadi;
e. rincian mengenai Informasi yang
f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
C. hak Subjek Data Pribadi.
(2) Dalam . .
.
SK No l552l2A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.6539824604988098 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.4181292653083801 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A",,11
5.0,"The context provides a detailed explanation of various types of consent used in the processing of personal data, including explicit consent, fulfillment of contractual obligations, compliance with legal obligations, protection of vital interests, performance of public duties, and other legitimate interests. The question asks specifically about the type of consent used in the processing of personal data, which is directly addressed in the context.

",Apa jenis persetujuan yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 10 - Rank 0.9632675647735596 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
(2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampait<an oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melalrukan pedanjian;
c.
pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
.
kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebututran, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.
Pasal 21
(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat
(21 huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib
menyampaikan Informasi mengenai:
a.
legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
b.
tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data
Pribadi;
e. rincian mengenai Informasi yang
f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
C. hak Subjek Data Pribadi.
(2) Dalam . .
.
SK No l552l2A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.3999713659286499 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.3765474855899811 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A",,12
5.0,"The context provided discusses various aspects of data privacy, including the importance of obtaining consent for data processing, the consequences of not obtaining valid consent, and the legal implications of processing personal data without consent. The question asks about the consequences of a contract clause that requests personal data processing without valid consent. Given the context, it is clear that the consequences of such a clause would be that it would be considered invalid under the law, as stated in Pasal 23.

",Apa konsekuensi dari klausul perjanjian yang meminta pemrosesan Data Pribadi tanpa persetujuan yang sah?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 11 - Rank 0.9622769355773926 ----
            PRESIEIEN
REPUBLIK INOONESIA
-t2-
(2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib
. memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum
terjadi perubahan Informasi.
Pasa722
(1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan
melalui persetujuan tertulis atau terekam.
(2) Persetqiuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara elektronik atau
nonelektronik.
(3) Persetqjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(4). Dalam hal persetqluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetqjuan
harus memenuhi ketentuan:
a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
b. dibuat dengan forrnat yang dapat dipahami dan
mudah diakses; dan
c. menggunalan bahasa yang sederhana dan jelas.
(5) Persetqjuan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dinyatakan batal demi hukum.
'
Pasal 23
Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan
pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetqjuan
yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
dinyatakan batal demi hukum.
Pasal 24
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetqjuan yang
telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.
25...
Pasal
SK No 155213 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.17930899560451508 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 29 - Rank 0.04703109711408615 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 66
Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsul<an Data Pribadi dengan maksud r.rntuk
diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 68
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi
palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara
paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp6.0OO. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
69...
Pasal
SK No 155350A",,12
5.0,"The context provides all the necessary information to answer the question. It clearly states the responsibilities of the Personal Data Controller regarding the correction and/or updating of inaccuracies or errors in Personal Data, as well as the time frame for processing such requests.

",Apa kewajiban Pengendali Data Pribadi terkait dengan pembaruan dan/atau perbaikan kesalahan atau ketidakakuratan Data Pribadi dan dalam waktu berapa lama permintaan tersebut harus diproses?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.998878538608551 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9536246657371521 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9518311619758606 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A",,14
5.0,"The context provides a detailed explanation of what constitutes high-risk data processing, which is directly related to the question. The context includes a list of specific activities that are considered to have high potential risk in data processing.

",Apa yang termasuk dalam pemrosesan Data Pribadi dengan potensi risiko tinggi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9969490170478821 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.6401727795600891 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.35895514488220215 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A",,15
5.0,"The context provides information about the responsibilities of a Personal Data Controller in relation to data processing. It mentions that the Personal Data Controller is responsible for protecting personal data, supervising all parties involved in data processing, preventing unauthorized access to personal data, and ensuring the security of personal data. It also mentions the responsibilities of a Personal Data Controller in appointing officials or staff to handle data protection functions. The context also discusses the duties of officials or staff who handle data protection functions, including informing, monitoring compliance, imposing administrative sanctions, assisting law enforcement, cooperating with foreign data protection agencies, evaluating data transfer requirements, and handling complaints and reports about data protection violations. Therefore, the context provides enough information to answer the question.

",Apa kewajiban Pengendali Data Pribadi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9984287619590759 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9712581634521484 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.9098626375198364 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,16
5.0,"The context provides information about the duration for which a Data Controller must delay and limit data processing. Specifically, it mentions that this must be done ""paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam"" (at most 3 times 24 hours) after receiving a request for delay and limitation of data processing. Therefore, the context is clear and relevant to answer the question.

",Dalam waktu berapa lama permitaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9978870749473572 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.924022376537323 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.6883767247200012 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,17
5.0,"The context provides a clear definition of ""Pengendali Data Pribadi"" and also mentions the responsibilities of this entity. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang dimaksud dengan Pengendali Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9767419695854187 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9444761872291565 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8611408472061157 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,2
5.0,"The context provided is a series of articles from a document that outline the rights of a ""Subject of Personal Data"". The question asks about the rights that a ""Subject of Personal Data"" has. The context directly answers this question by listing out the rights in several paragraphs. Therefore, the information needed to answer the question is clearly provided in the context.

",Apa hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.9952552914619446 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 6 - Rank 0.9920211434364319 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONES]A
-7
-
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran
pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan
ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau
menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari
Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai
dengan struktur dan/ atau format yang lazim
digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
(2) Subjek Data Pribadi berhak dan
Data Pribadi tentang dirinya ke
Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem
yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara
aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi
berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data
Pribadi untuk menggunakan dan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan
melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara
elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data
Pribadi.
Pasal 15
(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1O ayat (1), Pasal 11, dan
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
b. kepentingan proses penegakan hukum;
c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan
negara;
d.kepentingan...
SK No 155208 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.9871569275856018 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A",,5
5.0,"The context provided discusses the responsibilities of a Data Privacy Controller in protecting personal data, including the need to maintain data confidentiality, monitor data processing activities, prevent unauthorized access, and ensure data security. The question asks how a Data Privacy Controller should maintain the confidentiality of personal data, which is directly addressed in the context. The context provides clear guidelines and responsibilities that directly answer the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9966813921928406 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9808205366134644 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9431195259094238 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,16
5.0,"The context provided is a legal document that discusses the processing of personal data, including its definition, principles, and regulations. The question asks for the meaning of ""processing of personal data,"" which is directly addressed in the context. The context provides a clear and detailed explanation of what processing of personal data entails, making it easy to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan pemrosesan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.9918680787086487 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9906548857688904 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9450290203094482 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,8
5.0,"The context provided contains information about the responsibilities of a Personal Data Controller (Pengendali Data Pribadi) in case of a failure in Data Privacy Protection. It mentions that the controller must notify the affected individuals and possibly other entities in writing within a certain timeframe, detailing the data involved, when and how the data was exposed, and the controller's handling and recovery efforts. This information directly addresses the question about how a Personal Data Controller should handle a failure in Data Privacy Protection.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani kegagalan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9981693029403687 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.9611750245094299 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9195312857627869 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,19
5.0,"The context provides information about penalties for various violations of the Personal Data Protection Law, including obtaining or collecting someone else's personal data, disclosing someone else's personal data, using someone else's personal data, making false personal data, and more. It also mentions penalties for violating the law, such as imprisonment and fines. The question asks about the penalties for violating the Personal Data Protection Law, which is directly addressed in the context.

",Bagaimana sanksi yang dikenai terhadap pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 29 - Rank 0.7714269161224365 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 66
Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsul<an Data Pribadi dengan maksud r.rntuk
diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling
banyak
Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 68
Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi
palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk
menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara
paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp6.0OO. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
69...
Pasal
SK No 155350A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 32 - Rank 0.6877001523971558 ----
            PRESlOEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 73
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7L dan
Pdsal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali
Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang
terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi
berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 75
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
SK No 155234A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.3707177937030792 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A",,25
5.0,"The context clearly states that the responsibility for the management of Personal Data Protection is carried out by an institution, which is determined by the President. It also mentions that the institution responsible for the management of Personal Data Protection is accountable to the President. Therefore, the question can be answered unambiguously with the given context.

",Siapa yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 25 - Rank 0.9963759779930115 ----
            FRESIDEN
UALIK INDONES
-26-
Ix
BAB
KELEMBAGAAN
Pasal 58
(1) Pemerintah berperan dalam
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.
(3) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
ditetapkan oleh Presiden.
(4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
' (21
bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 59
l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
melaksanakan:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi
Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi
Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan
'
Prosesor Data Fribadi;
b.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan
Data Pribadi;
c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini; dan
d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pasal 60
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
berwenang:
a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
Pelindungan Data Pribadi;
b. melakukan . .
.
SK No 155227 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.9408077597618103 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8112104535102844 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,26
5.0,"The context provides information about the role of the community in data privacy protection, specifically mentioning that they can play a role in supporting the implementation of data privacy protection both directly and indirectly. It also mentions that the community can perform their role through education, training, advocacy, specialization, and/or supervision according to the regulations. The question asks how the community can participate in data privacy protection, which is directly answered in the context.

",Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 27 - Rank 0.9901425838470459 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-24-
n melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap
sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat
yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses
terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
o meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam
penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 61
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa6al 60 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 62
(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah
dengan pemerintah negara lain atau Organisasi
Internasional terkait dengan Pelindungan Data
Pribadi.
(2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
prinsip hukum internasional.
BAB xI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63
(1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam mendukung
terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.
(2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan,
pelatihan, advokasi, sssialis4si, dan/ atau pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
...
BABxII
SK No 155229 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.9898249506950378 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 34 - Rank 0.8037130832672119 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJEI,ASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESI,A
NOMOR 27 TAHVN 2022
TET\ITANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
I UMUM
Ferkembangan teknologi informasi dan komurikasi yang melaju dengan
pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi
memunglinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah
sehingga
negara salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai
selrtor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti
peryrelengaraan ele&onic @mmet@ (e-ammere) dalam sektor
perUagangan/bisnis, eledrunic dtution (edtt@lion) daJarla bidang perdidikan,
eledronic hmlth (e-leaftfl dalam bidang kesehatan, ele&onic gouqrunent
(egovenunent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mengakibatkan Data Pribadi seseorang sanga.t mudah untuk dikumpulkan dan
dipindahkan dari sahr pihak ke phak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data
Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
Felindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia
Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi
pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suahr
keharusan yang tidak dapat ditunda lagl karena sanga.t mendesak bagi berbagai
kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut
adanya Felindungan Data Pribadi. Felindungan tersebut dapa.t memperlancar
perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.
Pribadi
Undang-Undang tentang Felindungan Data amanat
dari Pasal2SG ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, ""Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman",,28
5.0,"The context provides a clear explanation of what ""data dan informasi kesehatan"" means. It states that it refers to individual records or notes related to physical, mental health, and/or health services.

",Apa yang dimaksud dengan data dan informasi kesehatan?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 37 - Rank 0.9917809367179871 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-4-
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi
yang apabila dalam pemrosesErnnya dapat mengakibatkan
dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara
lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar
Subjek Data Pribadi.
Hurufb
Crkup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ""data dan informasi kesehatan""
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau
pelayanan kesehatan.
Hurufb
Yang dimaksud dengan ""data biometrilC adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik
perilaku individu yang memungkinkan identilikasi unik
terhadap individu, seperti gambar wajah atau data
daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat
keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus
ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada
rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
Hurufc
odata
Yang dimaksud dengan genetika"" adalah semua data
jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang
diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal
awal.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""catatan kejahatan"" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan
pencantunan dalam daftar pencegahan atau
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff...
SK No 155239A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 34 - Rank 0.018363652750849724 ----
            PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJEI,ASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESI,A
NOMOR 27 TAHVN 2022
TET\ITANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
I UMUM
Ferkembangan teknologi informasi dan komurikasi yang melaju dengan
pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi
memunglinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah
sehingga
negara salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai
selrtor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti
peryrelengaraan ele&onic @mmet@ (e-ammere) dalam sektor
perUagangan/bisnis, eledrunic dtution (edtt@lion) daJarla bidang perdidikan,
eledronic hmlth (e-leaftfl dalam bidang kesehatan, ele&onic gouqrunent
(egovenunent) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mengakibatkan Data Pribadi seseorang sanga.t mudah untuk dikumpulkan dan
dipindahkan dari sahr pihak ke phak lain tanpa sepengetatnran Subjek Data
Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
Felindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia
Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi
pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi suahr
keharusan yang tidak dapat ditunda lagl karena sanga.t mendesak bagi berbagai
kepentingan nasional. Fergaulan intemasional Indonesia turut menuntut
adanya Felindungan Data Pribadi. Felindungan tersebut dapa.t memperlancar
perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.
Pribadi
Undang-Undang tentang Felindungan Data amanat
dari Pasal2SG ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, ""Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.0092621436342597 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A",,38
5.0,"The context provided is a series of Indonesian laws and regulations regarding the handling of personal data. It mentions the responsibilities of a data controller in various aspects such as updating and correcting personal data, providing access to personal data, handling data breaches, and more. The question asks specifically about how a data controller should update and correct personal data. The context directly addresses this issue in Pasal 30, which clearly states the responsibilities of a data controller in updating and correcting personal data. Therefore, the context provides a clear and unambiguous answer to the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus memperbarui dan memperbaiki Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 13 - Rank 0.9979254007339478 ----
            PRESIDEN
REPTIBLIK INDONESlA
-14-
(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.
Pasal 30
(1) ' Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Fribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.
(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 31
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 32
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.
(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.
Pasal 33
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Fribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:
a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ atau orang
lain;
b. berdampak . .
.
SK No 155215 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9606173038482666 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.8936271667480469 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,14
5.0,"The context provides a clear definition of ""data biometrik"" in the text. It states that data biometrik refers to data related to physical, physiological, or behavioral characteristics of an individual that allows for unique identification, such as facial images or fingerprint data. This definition directly answers the question.

",Apa yang dimaksud dengan data biometrik?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 37 - Rank 0.976123571395874 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-4-
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi
yang apabila dalam pemrosesErnnya dapat mengakibatkan
dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara
lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar
Subjek Data Pribadi.
Hurufb
Crkup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ""data dan informasi kesehatan""
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau
pelayanan kesehatan.
Hurufb
Yang dimaksud dengan ""data biometrilC adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik
perilaku individu yang memungkinkan identilikasi unik
terhadap individu, seperti gambar wajah atau data
daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat
keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus
ddaga dan dirawat, termasuk narnun tidak terbatas pada
rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
Hurufc
odata
Yang dimaksud dengan genetika"" adalah semua data
jenis apa.pun mengenai karakteristik suatu individu yang
diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal
awal.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""catatan kejahatan"" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan
pencantunan dalam daftar pencegahan atau
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff...
SK No 155239A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 4 - Rank 0.6542491316795349 ----
            PRESIDEN
REPI.JBLIK INDONESIA
-5-
l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
. a. data dan informasi kesehatan;
b.
data biometrik;
c.
data genetika;
d.
catatan kejahatan;
e.
data anak;
f. data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.
data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a.
nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c.
d. agama;
e. status perkawinan; dan/ atau
f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
BAB IV
HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum,
tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan
akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui,
dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
7.
Pasal .
.
SK No 155206 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 1 - Rank 0.017384426668286324 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.
5. Prosesor . .
.
SK No 017000 A",,38
5.0,"The context provided discusses various aspects of handling personal data, including specific provisions for processing data of minors and individuals with disabilities, the responsibilities of data controllers, and the appointment of officers or staff responsible for data protection. It also mentions the importance of data accuracy, security, and privacy. The question asks about how a data controller should handle the processing of personal data of minors, which is directly addressed in the context.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani pemrosesan Data Pribadi anak?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 12 - Rank 0.993822455406189 ----
            PRESIOEN
REPUBLIK INDONES]A
-13-
Pasal 25
(1) Pemrosesan Data Pribadi anak secara
khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetqjuan dari orang
tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemrosesan Data Pribadi disabilitas
'
diselenggarakan secara khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui komunikasi dengan cara
tertentu sesuai dengan ketentuan
undangan.
(3) Pemrosesalr Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat
persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal2T
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara
hukum, dan transparan.
Pasal 28
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data
Pribadi.
.
Pasal 29
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi,
kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . .
.
SK No l55214A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.9630659818649292 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.8250702619552612 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,13
5.0,"The context provided is a series of Indonesian legal provisions related to data privacy, specifically discussing the terms ""limited and specific processing"" of personal data. The context clearly defines what is meant by ""processing data privately in a limited and specific manner,"" which is that personal data must be processed within certain limits according to its purpose, and the purpose of data processing must be clearly, legally, and predetermined at the time of data collection. Therefore, the context provides enough information to answer the question unambiguously.

",Apa yang dimaksud dengan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 43 - Rank 0.9952078461647034 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_ 10_
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jel,as.
Pasal 26
Cukup jelas.
PasaJ2T
Yang dimaksud dengan ""secara terbatas dan spesifilC adalah
Data Pribadi hanrs terbatas sesuai dengan tujuan
pemrosesannya serta tujuan pernrosesan Data Pribadi harus secara
eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat Data
Pribadi.
Yang dimaksud dengan ""sah secara hukum"" adalah pemrosesan Data
Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-
undangan.
Yang dimaksud dengan ""transparan"" adalah pemrosesan Data Pribadi
dilakukan dengan mema stikan bahwa Subjek Data F?ibadi telah
mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi
tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang
berkaitan dengan penrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses
dan dipahami, dengan menggunalan bahasa yangjelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
33...
Pasal
SK No 155245 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 7 - Rank 0.9874773025512695 ----
            PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-8-
d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan,
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara; atau
'
e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang.
BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
'
a.
pemerolehan dan pengumpulan;
b.
pengolahan dan penganalisisan;
c.
penyimpanan;
d.
perbaikan dan pembaruan;
e. penampilan, pengumuman,
transfer,
penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
f.
penghapusan atau pemusnahan.
(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan
Data Pribadi meliputi:
a. Data Pribadi dilakukan secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan
transparan;
b.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan
tujuannya;
c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
menjamin hak Subjek Data Pribadi;
d.
pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat
dipertan ggungi awabkan
;
e.pemrosesan...
SK No 155209A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 12 - Rank 0.9856268763542175 ----
            PRESIOEN
REPUBLIK INDONES]A
-13-
Pasal 25
(1) Pemrosesan Data Pribadi anak secara
khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetqjuan dari orang
tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemrosesan Data Pribadi disabilitas
'
diselenggarakan secara khusus.
(2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui komunikasi dengan cara
tertentu sesuai dengan ketentuan
undangan.
(3) Pemrosesalr Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat
persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal2T
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara
hukum, dan transparan.
Pasal 28
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data
Pribadi.
.
Pasal 29
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi,
kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . .
.
SK No l55214A",,44
5.0,"The context provided discusses the responsibilities of a Data Privacy Controller in protecting personal data, including the need to prevent unauthorized access, ensure data security, and conduct impact assessments. The question asks how a Data Privacy Controller should protect personal data from unauthorized access, which is directly addressed in the context. The context provides specific actions and responsibilities that a Data Privacy Controller should follow to protect personal data, such as implementing technical measures, ensuring data security, and conducting impact assessments.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus melindungi Data Pribadi dari akses tidak sah?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.996322751045227 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9791384339332581 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.8404521346092224 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A",,16
5.0,"The context provided explains the concept of impact assessment of Personal Data Protection, which is directly related to the question. The context also mentions the purpose of conducting such an assessment and the conditions under which it is required. Therefore, the information needed to answer the question is available in the context.

",Apa yang dimaksud dengan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 14 - Rank 0.9959408044815063 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15-
b.
berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/ atau
c bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.
Pasal 34
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.
(2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
. signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;
c.
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
d.
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,
penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;
e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/ atau
g. pemrosescrn Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 35
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:
a. pen]rusunan . .
.
SK No 155216A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 26 - Rank 0.835069477558136 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d.
membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap
pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g.
memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j.
melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
n. melakukan . .
.
SK No 155228 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 21 - Rank 0.4298732578754425 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Keempat
Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan
Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
wajib menunjuk pejabat atau petugas yang
melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam
hal:
a. pemros(:san Data Pribadi untuk kepentingan
pelayanan publik;
b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki
sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang
memerlukan pemantauan secara teratur dan
' sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
dan
c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari
pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk
Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau Data
Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas,
pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan
Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi
tugas-tugasnya.
(3). Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar
Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Pasal 54
(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi
Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling
sedikit:
a menginformasikan
SK No 155223 A",,45
5.0,"The context provided is about the Indonesian Law, specifically detailing the administrative sanctions. It mentions the term ""administrative sanctions"" in the context of data privacy and financial reporting. The context also explains the types of administrative sanctions, including written warnings, temporary cessation of data processing activities, data deletion or destruction, and administrative fines. It further explains the maximum amount of the administrative fine, which is 2% of annual income or annual revenue based on the variable of the violation. Therefore, the context does provide enough information to answer the question.

",Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 24 - Rank 0.9803287982940674 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2O ayat (l),
'
Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26ayat(31,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1),
Pasal 4O ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47,
Pasal 48 ayat (l), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (l), Pasal 55 ayat (21,
dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai
sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berupa:
a. peringatantertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data
Pribadi;
c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
dan/atau
d.
dendaadministratif.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling
tinggi 2 (dua) persen dari perrdapatan tahunan atau
penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
.
(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif selagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX. .
.
SK No 155226A
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 19 - Rank 0.8039779663085938 ----
            - 20 -
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XII
SANKSI
Pasal 32
Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau
Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis atau peringatan tertulis.
Pasal 33
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau
Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.
            ---- Source File: SAL_POJK_SLIK.pdf - Page 20 - Rank 0.7873804569244385 ----
            - 21 -
(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak
menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. denda
1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) per bulan Laporan
Debitur dan paling lama 12 (dua belas)
bulan Laporan Debitur secara berturut-
turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) per bulan Laporan Debitur dan
paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan
Debitur secara berturut-turut; dan
b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai
dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh
OJK.
Pasal 34
(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan
dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan
Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa denda:
a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
per bulan Laporan Debitur dan paling lama",,25
5.0,"The context provided contains several relevant sections that can be used to answer the question. Specifically, Pasal 45 states that the Data Controller must inform the Subject of Data about the deletion of personal data. This directly addresses the question about how a Data Controller should handle a Subject's request for data deletion. Therefore, the context is sufficient to answer the question unambiguously.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani permintaan penghapusan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 18 - Rank 0.9954628348350525 ----
            PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Pasal 45
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.
Pasal 46
(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
Pengendali Data Pribadi wajib
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
a.
Subjek Data Pribadi; dan
b.
lembaga.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat:
a. Data Pribadi yang terungkap;
b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
c. upaya penanganan dan pemulihan atas
terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data
Pribadi.
(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib
memberitahukan kepada masyarakat mengenai
kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 47
Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas
pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan
pertanggungiawaban dalam kewajiban
pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 48
(1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang
melakukan penggabungan, pemisahan,
pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan
hukum
wajib pemberitahuan
pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2) Pemberitahuan . .
.
SK No 155220A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 17 - Rank 0.9911370277404785 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESIA
-18-
a.
telah mencapai masa retensi;
b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
(2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(l)
Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi
dalam hal:
a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk
pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan
kembali persetqiuan pemrosesan Data Pribadi;
c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.
Data Pribadi sebagaimana dimaksud
(21
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data
Pribadi dalam hal:
a. telah habis masa retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkarr jadwal retensi arsip;
. b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses
hukum suatu perkara; dan/ atau
d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan
cara melawan hukum.
(2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 45. .
.
SK No l552l9A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9879668354988098 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A",,18
5.0,"The context provides clear information about the responsibilities of a Data Controller in relation to personal data processing, specifically regarding the handling of a request for revocation of consent by a Data Subject. It mentions that the Data Controller must stop personal data processing when a Data Subject withdraws their consent. It also states that this cessation should occur within 3 days after receiving the request. Therefore, the context directly answers the question.

",Bagaimana Pengendali Data Pribadi harus menangani permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 16 - Rank 0.9978128671646118 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 40
(1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan
pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data
Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data
Pribadi.
(2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penarikan kembdi persetqiuan pemrosesan Data
Pribadi.
Pasal 41
(1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan
dan pembatasan pemrosesan Data Fribadi baik
sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
Pengendali Data Pribadi menerima permintaan
penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
.
dalam hal:
a terdapat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak dilakukan
penundaan dan pemrosesan Data
Pribadi;
b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain;
dan/ata.u
c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis
dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak
dilalrukan dan
pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah
dilaksanakan penundaan dan pembatasan
pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
Pasal 42
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan
Data Pribadi dalam hal:
a. telah...
SK No l552l8A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 5 - Rank 0.98078453540802 ----
            PRESIDEN
UBLIK INDONESlA
-6-
Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan
memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data
Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan
pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah
diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
Pasal 10
(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan
keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang
hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis,
termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data
Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan
atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi
pemrosesan Data Pribadi secara sesual
dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
(I)
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima
ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi
tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . .
.
SK No 155207A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.8469739556312561 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,17
5.0,"The context provides a clear explanation of the term ""pelaksanaan hukum acara"" in the context of resolving a dispute over personal data protection. It refers to the implementation of procedural laws in the resolution of disputes and/or legal proceedings related to personal data protection. The context also mentions the application of procedural laws in the resolution of disputes and/or legal proceedings, which is directly related to the term in question.

",Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan hukum acara dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 28 - Rank 0.998519241809845 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-29-
BAB xII
PEI{YELESAI,AN SENGKETA DAN HUKUM ACARA
Pasal 64
(1) Penyelesaian sengketa Data Pribadi
dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian
sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara; dan
b. alat bukti lain berupa informasi elelrtronik
dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi,
proses persidangan dilakukan secara tertutup.
BAB XIII
I,ARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI
Pasal 65
(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan miliknya dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum
Data Pribadi yang bukan miliknya.
Pasal 66. .
.
SK No 155230A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 25 - Rank 0.9372963905334473 ----
            FRESIDEN
UALIK INDONES
-26-
Ix
BAB
KELEMBAGAAN
Pasal 58
(1) Pemerintah berperan dalam
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.
(3) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
ditetapkan oleh Presiden.
(4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
' (21
bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 59
l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
melaksanakan:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi
Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi
Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan
'
Prosesor Data Fribadi;
b.
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan
Data Pribadi;
c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran
Undang-Undang ini; dan
d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pasal 60
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
berwenang:
a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
Pelindungan Data Pribadi;
b. melakukan . .
.
SK No 155227 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.570274293422699 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A",,29
5.0,"The context provided explains the concept of ""Pelindungan Data Pribadi"" and its failure in detail. It also mentions the term ""kegagalan Pelindungan Data Pribadi"" in the context of the question. Therefore, it is clear and unambiguous how to answer the question with the given context.

",Apa yang dimaksud dengan kegagalan Pelindungan Data Pribadi?,,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 45 - Rank 0.9940786361694336 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES
-t2-
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ""memusnahkan' adalah tindakan
untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan
Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk
mengidentilikasi Subjek Data Pribadi.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup je1as.
Pasal 46
Ayat (1)
okegagalan
Yang dimaksud dengan Pelindungan Data Pribadi""
adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi,
termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun
tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan,
perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah
terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
Ayat (21
Cukup.jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""dalam hal tertentu"" antara lain jika
kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan
publik dan/ atau berdampak serius terhadap kepentingan
masyarakat.
Pasal 47
Cukup jelas.
48...
Pasal
SK No 155247 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 0 - Rank 0.4932684898376465 ----
            SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu
hak asasi manusia yang merupakan bagian dari
pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan
hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk
menjamin hak warga negara atas pelindungan diri
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas
pentingnya pelindungan data pribadi;
c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka
untuk meningkatkan efektivitas daLam peLaksanaan
pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan
mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu
.
undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data
Pribadi;
Mengingat Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H
ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan
SK No 016999A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 15 - Rank 0.37811771035194397 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
a. penyusunan dan penerapan langkah teknis
' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 36
Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
Pasal 37
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
Pasal 38
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.
Pasal 39
(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau
memproses Data Pribadi sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
40...
Pasal
SK No l552l7A",,46
5.0,"The context provides a detailed explanation of the term ""asas pelindungan"" within the given legal document. It is clear that the term refers to the protection of personal data and the rights of the data subject. The context also explains the various aspects of protection, such as the rights of the individual, the importance of data protection for the public interest, and the need for a balance between individual rights and public interest. Therefore, the context provides enough information to answer the question unambiguously.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" dalam konteks Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 35 - Rank 0.9705454707145691 ----
            PRESIDEN
ELIK INDONESIA
-2-
Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami
karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam
masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang
dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah
data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan
kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai
kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau
melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan
menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang
diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data
Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya
ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.
Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data
Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah
standar Pelindungan Data Pribadi secara urnurn, baik yang diproses sebagian
atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-
masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai
karakteristik sektor yang Pengaturan Data
Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga
negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi
Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan
industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan
daya saing industri dalam negeri.
II.
PASALDEMIPASAL
Pasal I
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Hurufa
Yang dimaksud dengan ""asas pelindungan"" adalah bahwa setiap
pemrosesErn Data Pribadi dilakukan dengan memberikan
pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya
dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Hurufb. .
.
SK No 155237 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.5527141094207764 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 0 - Rank 0.3928631842136383 ----
            SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu
hak asasi manusia yang merupakan bagian dari
pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan
hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk
menjamin hak warga negara atas pelindungan diri
pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas
pentingnya pelindungan data pribadi;
c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di
dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka
untuk meningkatkan efektivitas daLam peLaksanaan
pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan
mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu
.
undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data
Pribadi;
Mengingat Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H
ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan
SK No 016999A",,36
5.0,"The context provides a detailed explanation of the term ""asas kepastian hukum"" within the given legal document. It clearly states that ""asas kepastian hukum"" refers to the legal foundation for processing personal data to ensure the protection of personal data and everything that supports it, obtaining legal recognition both domestically and internationally.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" dalam Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.9451155066490173 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 3 - Rank 0.6944653391838074 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b.
di luar rvilayah hukum Negara Republik Indonesia,
yang memiliki akibat hukum:
1.
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
dan/atau
2. bag Subjek Data Pribadi warga negara
Indonesia di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan
Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan
pribadi atau rumah tangga.
BAB II
ASAS
Pasal 3
Undang-Undang ini berasaskan
:
a.
b.
kepastian hukum;
c.
kepentingan umum;
d.
kemanfaatan;
e.
kehati-hatian;
f.
keseimbangan;
g.
pertanggungjawaban; dan
h.
kerahasiaan.
BAB III
JENIS DATA PRIBADI
Pasal 4
(l)
Data Pribadi terdiri atas:
a.
Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.
Data Pribadi yang bersifat umum.
(2lData...
SK No 155205 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.009665482677519321 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37
5.0,"The context provides a clear explanation of what ""asas kepentingan umum"" means within the given legal document. The explanation is directly quoted in the text, making it easy to answer the question unambiguously.

","Apa yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" dalam Undang-Undang ini?",,"
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 36 - Rank 0.9417096376419067 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ""asas kepastian hukum"" adalah bahwa
setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan
landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi
serta segala sesuatu yang mendukung
sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ""asas kepentingan umum"" adalah
bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus
memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara
luas. Kepentingan umum tersebut antara lain
negara dan pertahanan dan keamanan
nasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ""asas kemanfaatan"" adalah bahwa
pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesej a-hteraan umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ""asas kehati-hatian"" adalah bahwa para
pihak yang terkait dengan perrrosesan dan pengawasan Data
Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi
mendatangkan kerugian.
f
Huruf
oasas
Yang dimaksud dengan keseimbangan"" adalah sebagai
upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara
hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah
berdasarkan kepentingan umum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ""asas pertanggungiawaban"" adalah
bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan
pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab
sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Hurufh
Yang dimaksud dengan ""asas kerahasiaan"" adalah bahwa Data
Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari
kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
4...
Pasal
SK No 155238 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 3 - Rank 0.6433555483818054 ----
            FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
b.
di luar rvilayah hukum Negara Republik Indonesia,
yang memiliki akibat hukum:
1.
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
dan/atau
2. bag Subjek Data Pribadi warga negara
Indonesia di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.
(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan
Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan
pribadi atau rumah tangga.
BAB II
ASAS
Pasal 3
Undang-Undang ini berasaskan
:
a.
b.
kepastian hukum;
c.
kepentingan umum;
d.
kemanfaatan;
e.
kehati-hatian;
f.
keseimbangan;
g.
pertanggungjawaban; dan
h.
kerahasiaan.
BAB III
JENIS DATA PRIBADI
Pasal 4
(l)
Data Pribadi terdiri atas:
a.
Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.
Data Pribadi yang bersifat umum.
(2lData...
SK No 155205 A
            ---- Source File: 2022uu27.pdf - Page 47 - Rank 0.012954811565577984 ----
            PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A
-t4-
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ""pendapatan"" adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari alrtivitas normal entitas
selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jeLas.
Pasal 58
Cukupjelas.
Pasal 59
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan ""fasilitasi penyelesaian sengketa di luar
pengadilan"" adalah pemberian sarana sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau peniliaian ahli sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6O
Hurufa
Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data
Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hurufb. .
.
SK No 155249A",,37